Laporkan Masalah

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan

Taro Debby Mafika Sari, Virga Dwi Effendi, S.H., LL.M. ; Dwi Haryati, S.H. M.H. ; Dr. Hendry Julian Noor, S.H. M.Kn.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara (JLU) dengan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan pengadaan tanah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta sengketa kepemilikan tanah dan permasalahan administrasi. Hambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat pembangunan. Diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan kewenangan, serta perbaikan data pertanahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

This study aims to analyze the conformity of the local government policy of Lamongan Regency in land acquisition for the development of the Northern Ring Road (Jalan Lingkar Utara/JLU) toll infrastructure with the prevailing laws and regulations, as well as to identify the juridical obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach, utilizing literature review, observation, and interviews as data collection techniques.

The results indicate that, from a normative perspective, the land acquisition policy is generally in accordance with Law Number 2 of 2012. However, in practice, several challenges remain, including the lack of clarity in the division of authority between the central and local governments, weak inter-agency coordination, as well as land ownership disputes and administrative issues. These obstacles contribute to legal uncertainty and potentially hinder the implementation of infrastructure development. Therefore, strengthening institutional coordination, clarifying authority distribution, and improving land administration data are necessary to enhance the effectiveness of policy implementation.

Kata Kunci : pengadaan tanah, kebijakan daerah, sengketa tanah, hukum administrasi, infrastruktur.

  1. S1-2026-493195-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493195-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493195-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493195-title.pdf