Kepatuhan Minimalis: Implementasi Kebijakan Kopdes Merah Putih di Desa Kutowinangun, Kebumen

Restu Satrio Widhianto, Dr. R.B. Abdul Gaffar, S.IP., M.A.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi kebijakan Kopdes Merah Putih di Desa Kutowinangun, Kebumen, serta dinamika kepentingan aktor lokal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Kopdes Merah Putih, pelaku UMKM, pendamping Kopdes Merah Putih, serta analisis notulensi musdes dan dokumen kebijakan. Dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan bersifat top-down, implementasi di tingkat desa tidak berjalan mulus. Kepala desa menjalankan program Kopdes Merah Putih dengan “kepatuhan minimalis”, yakni patuh pada instruksi pusat tanpa memperoleh keuntungan politik maupun ekonomi langsung, sehingga kebijakan dijalankan lebih sebagai kewajiban administratif daripada arena politik lokal. Dinamika ini mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada interaksi dan negosiasi kepentingan aktor lokal. Temuan ini memberikan implikasi bagi desain kebijakan desa agar lebih adaptif terhadap konteks lokal.

This study analyzes the implementation of the Kopdes Merah Putih policy in Kutowinangun Village, Kebumen, as well as the dynamics of local actors’ interests that influence its implementation. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews and document analysis. Analyzed using Merilee S. Grindle’s policy implementation framework, the findings indicate that although this policy is top-down in nature, its implementation at the village level has not proceeded smoothly. The village head demonstrated “minimal compliance,” meaning compliance with central directives without deriving direct political or economic benefits, so that the program functioned more as an administrative obligation than as a venue for local politics. These dynamics highlight that successful policy implementation depends not only on regulations but also on the negotiation of local interests. This study concludes that village policy design must be more adaptive to the local context.

Kata Kunci : Kopdes Merah Putih, implementasi kebijakan, kepentingan aktor lokal, politik desa