Analisis Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Penyelesaian Sengketa Pembuktian Status Bentuk Usaha Tetap: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak
Famela Arfani As'ar, Florencia Irena Gunawan, S.H., LL.M. (Adv.)
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penentuan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam perpajakan internasional merupakan salah satu isu yang kompleks karena melibatkan perbedaan ketentuan perpajakan baik nasional berupa peraturan perundang-undangan maupun internasional berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selain itu, hal ini juga sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta mengenai kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pertimbangan hakim dalam sengketa pembuktian status BUT serta menilai sejauh mana pertimbangan hukum tersebut mampu menjamin kepastian hukum para pihak.
Penelitian ini berjenis normatif yuridis dengan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran hakim didasarkan pada penilaian fakta yang ada di persidangan dan kemampuan hakim dalam menginterpretasi ketentuan perpajakan terkait yang berlaku. Namun, peraturan perundang-undangan mengenai BUT yang bersifat terbuka menimbulkan adanya ruang multitafsir, sehingga seringkali ditemukan terjadi perbedaan interpretasi dan variasi putusan dalam kasus dengan karakteristik yang serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam hal konsistensi dan prediktabilitas sehingga memerlukan penyempurnaan pengaturan serta peningkatan konsistensi penafsiran guna mendukung kepastian hukum dalam sengketa perpajakan internasional.
The determination of Permanent Establishment (PE) status in international taxation is a complex issue as it involves differences between national tax regulations and tax treaty. This determination is also highly dependent on judges’ assessments of the factual business activities conducted in Indonesia. This study aims to analyze the implications of judicial considerations in disputes concerning the proof of PE status and to examine the extent to which such legal reasoning ensures legal certainty for the parties involved.
This research employs a normative juridical method with a case study approach. The results indicate that judicial interpretation is based on the assessment of facts presented during trial and the judges’ ability to interpret the relevant applicable tax regulations. However, the regulations that governing PE, which are inherently open-ended, create room for multiple interpretations, resulting in differing interpretations and variations in decisions in cases with similar characteristics. This condition indicates that legal certainty has not been fully achieved, particularly in terms of consistency and predictability, thereby requiring improvements in regulatory frameworks and greater consistency in interpretation to support legal certainty in international tax dispute resolution.
Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Kepastian hukum, Penyelesaian sengketa pajak