Laporkan Masalah

Analisis Urgensi SKPT dan Pengukuran Ulang Dalam Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Sertipikat Yang Rusak Ditinjau Dari Asas Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri)

Dewati Candraningtyastuti, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mensyaratkan SKPT dan pengukuran ulang dalam penerbitan sertipikat pengganti karena rusak dan menganalisis urgensi SKPT dan pengukuran ulang dalam penerbitan sertipikat pengganti karena rusak ditinjau dari asas-asas dalam pendaftaran tanah yang berfokus pada asas sederhana, asas aman, dan asas terjangkau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi lapangan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua kesimpulan. Pertama, persyaratan SKPT dan pengukuran ulang dalam penerbitan sertipikat pengganti karena rusak sebagai upaya pemutakhiran data pertanahan digital dan dukungan terhadap program kabupaten lengkap. SKPT dan pengukuran ulang diterapkan untuk memastikan akurasi data fisik dan yuridis, mencegah sengketa, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kedua, prosedur ini mendukung asas aman dan kecermatan namun memunculkan tantangan pada asas sederhana dan asas terjangkau karena tambahan tahapan administrasi, waktu, dan biaya.

This study aims to analyze the reason why the Wonogiri Regency Land Office requires the Land Registration Certificate (SKPT) and remeasurement in issuing replacement certificates for damaged land titles, as well as to examine the urgency of SKPT and remeasurement in the issuance of replacement certificates from the perspective of land registration principles, focusing on the principles of simplicity, legal certainly, and affordability.

This study employs a normative empirical legal research method with descriptive research design. The data were collected through field research to obtain primary data, which were gathered through interviews with respondents and informants. Secondary data were obtained through library research by examining relevant legal materials. The collected data were analyze using a qualitative approach and presented in a descriptive analytical manner.

The findings show two main conclusions. First, the requirement of SKPT and remeasurement in the issuance of replacement certificates for damaged certificates serves as an effort to update digital land data and support the implementation of the complete regency program. SKPT and remeasurement are applied to ensure the accuracy of physical and juridical data, prevent land disputes, and provide stronger legal protection. Second, these procedures support the principles of security and administrative prudence. However, they also create challenges for the principles of simplicity and affordability because they add administrative stages, processing time, and costs.

Kata Kunci : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengukuran Ulang, Sertipikat Pengganti, Asas Sederhana, Asas Aman, Asas Terjangkau, Asas Kecermatan

  1. S2-2026-526735-abstract.pdf  
  2. S2-2026-526735-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-526735-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-526735-title.pdf