Laporkan Masalah

Arbitrase Sengketa Perpajakan Internasional dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Meksiko: Analisis berdasarkan konsep Arbitrability serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Armyna CIndy Setyorini, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis apakah sengketa perpajakan yang timbul dari penafsiran dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Meksiko dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Indonesia, khususnya terkait dengan konsep arbitrability, melalui pendekatan konseptual dan normatif. Selain itu, apabila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase dan putusan arbitrase dijatuhkan, penulisan hukum ini juga menganalisis apakah putusan tersebut dapat diakui dan/atau dilaksanakan di Indonesia—bergantung pada apakah putusan tersebut diklasifikasikan sebagai putusan internasional atau nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara bersama ahli yang memahami P3B. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, artikel jurnal mengenai arbitrase pajak internasional, serta basis data putusan pengadilan. Penulisan hukum ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, Penulis mengidentifikasi unsur-unsur hukum, syarat-syarat hukum, kriteria-kriteria hukum, serta ketentuan yang relevan, kemudian menganalisisnya dalam kaitannya dengan isu hukum yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulisan hukum ini menemukan bahwa sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan P3B Indonesia–Meksiko dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Indonesia dan pendekatan konseptual. Selain itu, pada tahap pelaksanaan putusan arbitrase, keberlakuan arbitrase di Indonesia bergantung pada apakah putusan tersebut diklasifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional atau nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian hukum Indonesia agar kewajiban Indonesia berdasarkan P3B dapat lebih selaras dengan hukum perpajakan domestiknya sendiri.

This legal research intends to analyze whether tax disputes arising from the interpretation and the application of Indonesia–Mexico Double Taxation Avoidance Agreement (DTA Agreement) may be resolved through arbitration under Indonesian law, particularly in relation to the concept of arbitrability, through both conceptual and statutory approaches. Furthermore, if such disputes are deemed arbitrable and an arbitral award is subsequently rendered, this legal research also examines whether the award may be recognized and/or enforced in Indonesia—depending on whether the arbitral awards is classified as an international or domestic award.

The method used in this legal research is normative legal research, supported with interviews with experts in DTA Agreement. Data collection was conducted through library research by examining laws and regulations, journal articles concerning international tax arbitration, and case databases. This legal research adopts a qualitative analysis method, in which the Author identifies relevant legal elements, requirements, criteria, and provisions, subsequently analyzing them in relation to the issues discussed in this research.

As a result, this legal research finds that disputes arising from the interpretation and application of the Indonesia–Mexico DTA Agreement are arbitrable under Indonesian laws and the conceptual approach. Furthermore, at the enforcement stage, the enforceability of arbitral awards in Indonesia depends on whether the award is classified as a domestic or international arbitral award under Indonesian law. Therefore, adjustments to Indonesian law are necessary to better harmonize Indonesia’s obligations under the DTA Agreement with its domestic taxation framework.  

Kata Kunci : Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara indonesia dan Meksiko, Arbitrase Perpajakan, Sengketa Perpajakan.

  1. S1-2026-492867-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492867-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492867-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492867-title.pdf