Pertanggungjawaban Perdata atas Kesalahan Penyerahan Obat Peserta JKN-BPJS di Apotek X
Prawidya Rifki Hutomo, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pihak yang berkewajiban di dalam Apotek X apabila terjadi kesalahan penyerahan obat kepada Peserta JKN-BPJS menurut Hukum Perdata di Indonesia. Selain itu, penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan ganti rugi yang dapat ditempuh oleh Peserta JKN-BPJS akibat kerugian yang timbul dari kesalahan penyerahan obat di Apotek X.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara terarah dengan para responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk pertanggungjawaban Apotek X atas kesalahan penyerahan obat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata akibat pelanggaran Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pertanggungjawaban ini terbagi menjadi pertanggungjawaban individual Tenaga Kefarmasian dan institusional apotek (doktrin vicarious liability). Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan berupa pemulihan keadaan ke posisi semula, seperti penggantian obat yang keliru, permohonan maaf, serta pemantauan kondisi Pasien. Mekanisme pengajuan ganti rugi yang ditempuh diawali dengan penyampaian keluhan dari Peserta JKN-BPJS, dilanjutkan dengan verifikasi internal Apotek X, dan diakhiri dengan tindakan korektif pemulihan hak Pasien oleh pihak Apotek X secara kekeluargaan (penyelesaian sengketa non-litigasi).
This legal research aims to identify and analyze the form of liability of the responsible parties within Apotek X in the event of an error in the delivery of medicine to JKN-BPJS Participants under Indonesian Civil Law. In addition, this legal research also aims to identify and analyze the mechanism for filing compensation claims that may be pursued by JKN-BPJS Participants for losses arising from errors in the delivery of medicine at Apotek X.
This research is descriptive and uses a normative-empirical legal research method, which combines literature research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. Primary data were obtained through guided interviews with respondents and sources, while secondary data were obtained through the examination of laws and regulations and literature materials. All data were then processed and analyzed using qualitative methods.
Based on the results of the research and discussion, the form of liability of Apotek X for errors in the delivery of medicine is based on an unlawful act as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, arising from the violation of Pharmaceutical Service Standards as regulated under Minister of Health Regulation Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. This liability is divided into the individual liability of pharmaceutical professional and the institutional liability of the pharmacy under the doctrine of vicarious liability. The form of liability consists of restoring the condition to its original state, such as replacing the incorrect medicine, issuing an apology, and monitoring the Patient’s condition. The mechanism for filing compensation claims begins with the submission of a complaint by the JKN-BPJS Participant, followed by internal verification by Apotek X, and ends with corrective actions by Apotek X to restore the Patient’s rights through amicable settlement as a form of non-litigation dispute resolution.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Kesalahan Penyerahan Obat, Peserta JKN-BPJS, Apotek.