Laporkan Masalah

Analisis Asas Kepastian Hukum terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan dari Aktivitas Shadow Economy pada Pedagang Warung Madura di Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Yaqutta Adiva Putri Gunawan, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LLM, LL.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menganalisis asas kepastian hukum dari pemungutan pajak penghasilan pedagang warung Madura sebagai salah satu bentuk dari shadow economy yang kian bertumbuh secara masif dan menjadi bagian penting dari masyarakat. Shadow economy sendiri menjadi perhatian semenjak disebut dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2026, terdapat empat sektor yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan salah satunya adalah perdagangan eceran. Penelitian berpusat pada proses pemungutan pajak penghasilan untuk pedagang warung Madura sebagai salah satu bentuk nyata dari perdagangan eceran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selain terkait pemungutan pajak penghasilannya yang berdasarkan dengan PP 55/2022, penelitian ini juga berfokus pada asas kepastian hukum dari pemungutan pajak penghasilan yang terjadi. 

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (normatif-empiris) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer penelitian akan didapat melalui proses survei dengan membagikan kuesioner pada subjek penelitian yaitu pedagang warung Madura yang berada di Kalurahan Caturtunggal. Data sekunder penelitian didapat dari buku, jurnal/artikel, dan peraturan yang terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang warung Madura sebagai salah satu bentuk dari shadow economy yang memiliki perkembangan masif dapat menjadi wajib pajak yang potensial karena penghasilannya yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diatur dalam peraturan terkait. Akan tetapi, ditemukan bahwa asas kepastian hukum tidak terpenuhi dalam pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak penghasilan pada pedagang warung Madura belum terlaksana secara sempurna karena kurangnya kesadaran pedagang warung Madura atas pajak dan sosialisasi yang belum merata sehingga adanya kesenjangan informasi yang dialami oleh subjek penelitian. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi kepada pedagang warung Madura untuk menekan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 


This study analyses the principle of legal certainty in the taxation of Madura Grocery Stalls traders’ income, as a form of the shadow economy that is growing rapidly and has become an integral part of society. The shadow economy has been a focus of attention since it was mentioned in the 2026 Draft State Budget Financial Note; there are four sectors of particular concern to the government, one of which is the retail trade. The research focuses on the process of income tax collection from Madura Grocery Stalls traders as a tangible form of retail trade encountered in daily life. In addition to the income tax collection process, which is based on Government Regulation No. 55 of 2022, this study also focuses on the principle of legal certainty regarding the income tax collection taking place. 

The method used is qualitative descriptive analysis (normative-empirical) involving the collection of primary and secondary data. Primary data will be obtained through a survey by distributing questionnaires to the research subjects, namely Madura street stall traders located in Caturtunggal. Secondary data is obtained from books, journals/articles, and relevant regulations. 

The research findings indicate that Madura Grocery Stalls traders, as a form of the shadow economy that has seen massive growth, could be potential taxpayers as their income exceeds the Tax-Exempt Income threshold stipulated in the relevant regulations. However, it was found that the principle of legal certainty is not fulfilled in their tax collection. The collection of income tax from Madura Grocery Stalls traders has not been fully implemented due to a lack of awareness among Madura Grocery Stalls traders regarding taxation and uneven dissemination of information, resulting in an information gap experienced by the research subjects. Therefore, there is a need for awareness-raising activities targeting Madura Grocery Stalls traders to encourage them to fulfil their tax obligations. 

Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Pedagang Warung Madura

  1. S1-2026-503137-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503137-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503137-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503137-title.pdf