Laporkan Masalah

Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015

Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015. Penulisan hukum ini juga menganalisis implikasi yuridis terhadap status lahan perkebunan kelapa sawit yang hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa dilandasi hak atas tanah berupa HGU sebelum berlakunya putusan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menggunakan frasa “dan/atau” menimbulkan multitafsir sehingga perusahaan perkebunan dapat menjalankan kegiatan usaha hanya dengan memiliki IUP tanpa HGU. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa tersebut secara kumulatif sehingga perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki HGU dan IUP secara bersamaan. Perubahan penafsiran norma tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sebelum putusan berlaku. Selain itu, keberadaan perusahaan perkebunan yang hanya memiliki IUP tanpa HGU menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakjelasan legalitas penguasaan tanah, potensi konflik agraria, dan kerentanan terhadap sanksi administrasi. 

This study aims to analyze the obligation to possess a Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU) for oil palm plantation companies as an implication of Constitutional Court Decision No. 138/PUU-XIII/2015. This legal writing also analyzes the juridical implications for the status of oil palm plantation land that only has a Plantation Business Permit (Izin Usaha Perkebunan/IUP) without being based on land rights in the form of HGU before the decision came into force.

This research is a descriptive normative juridical study. It was conducted through library research to obtain secondary data from various primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results were analyzed qualitatively and presented descriptively. This study uses statutory, case, and conceptual approaches.

The research results show that before Constitutional Court Decision No. 138/PUU-XIII/2015, the provision in Article 42 of Law No. 39 of 2014 on Plantations, which used the phrase “and/or,” gave rise to multiple interpretations, so plantation companies could operate merely by holding an IUP without an HGU. In that decision, the Constitutional Court interpreted the phrase cumulatively, so plantation companies are required to possess both HGU and IUP simultaneously. This change in interpretation of the norm creates legal certainty issues for oil palm plantation companies that had been operating before the decision took effect. In addition, the existence of plantation companies that only have an IUP without HGU gives rise to juridical implications in the form of unclear legality of land control, potential agrarian conflicts, and vulnerability to administrative sanctions 

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, Perkebunan Kelapa Sawit

  1. S1-2026-497523-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497523-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497523-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497523-title.pdf