Analisis pembiayaan kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara

MULIADIN, Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, MSc.,PhD

2005 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Pembiayaan kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Buton hingga saat ini masih disubsidi pemerintah pusat, namun keberadaan subsidi tersebut dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan di daerah agar lebih efisien dan efektif. Pengambilan keputusan kebijakan pembiayaan kesehatan sangat tergantung pada cara pandang dan persepsi stakeholder (pejabat pemerintah) di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan dana dan persepsi stakeholder tentang program pemeliharaan kesehatan keluarga miskin yang meliputi sumber dana, alternatif program, potensi dan cara pengelolaan pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi kesehatan sosial. Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan rancangan studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Buton. Subjek penelitian adalah stakeholder yang berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembiayaan kesehatan keluarga miskin sebanyak 13 orang. Penelitian dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pendahuluan untuk memperoleh data sekunder guna menghitung perkiraan kebutuhan dana dan tahap lanjutan untuk memperoleh data primer tentang persepsi stakeholder dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Hasil : Perkiraan kebutuhan dana pembiayaan pelayanan kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Buton dalam satu tahun anggaran berkisar antara Rp. 2.499.749.374,-, sampai sebesar Rp. 4.004.902.871,-, dana saat ini sebesar Rp. 1.605.000.000,-. Kekurangan dana mendapat dukungan stakeholder untuk dialokasikan dari sumber dana pemerintah daerah. Adanya kebijakan baru tentang pembiayaan kesehatan keluarga miskin yang di kelola PT. Askes dengan dana Rp. 5000,- perorang perbulan, maka sudah mencukupi untuk pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Buton. Program pembiayaan kesehatan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial mendapat dukungan stakeholder sebagai salah satu alternatif untuk menjamin kesinambungan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin. Stakeholder mendukung bahwa program asuransi kesehatan sosial dibutuhkan masyarakat dan potensial untuk diterapkan di Kabupaten Buton. Hambatan pembiayaan kesehatan keluarga miskin yaitu kesiapan SDM dan fasilitas pendukung, keterbatasan dana pemerintah daerah serta penentuan kriteria keluarga miskin. Kesimpulan : Perkiraan kebutuhan dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan keluarga miskin di Kab. Buton berkisar antara Rp. 2.499.749.374,- sampai dengan sebesar Rp. 4.004.902.871,-. Kebijakan baru tentang dana pembiayaan kesehatan keluarga miskin yang di kelola PT. Askes sudah mencukupi untuk pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Buton. Program pembiayaan kesehatan dengan sistem asuransi kesehatan sosial mendapat dukungan stakeholder sebagai salah satu alternatif untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin di Kabupaten Buton. Hambatan yang perlu dibenahi yaitu kesiapan SDM, fasilitas pendukung dan penentuan kriteria keluarga miskin.

Background: Health financing for poor families at Buton District is at present subsidized by central government. However, it is worrying that such subsidy is only temporary. As a consequence of local autonomy implementation regulated in Enactment No. 32, 2004, local government is obliged to develop health financing system in the area in order to be more efficient and effective. Decision on health financing policy depends much on point of view and perception of local stakeholders (local government authorities). The study was meant to get on overview of need of fund and stakeholder's perception about health maintenance program for poor families which consists of fund resources, program alternatives, potentials and health financing management using social health insurance system. Methods: The study was a non-experimental type which used case study design. Analysis unit was Buton District. Subject of the study were 13 stakeholders who look part in making decision on health financing policy for poor families at Buton District. The study was conducted in two stages; i.e. preliminary stage to get secondary data to be used for calculating need of fund and follow-up stage to get primary data about stakeholder’s perception through indepth interview and questionnaires. Results: Prediction of need for fund of need health financing for poor families at Buton District in one fiscal year was about Rp 2,499,749,374 - Rp 4,004,902,871 whereas the real amount of fund was Rp 1,605,000,000. Shortage of fund was supported by most of stakeholders to be supplied from local government financial resources. A new policy of health financing for poor families managed by PT. Askes as much as Rp 5,000/person a month had sufficed need of health service financing for poor families at Buton District. Health financing program with social health insurance mechanism got support from stakeholders as one of alternatives to ensure health maintenance sustainability for poor families. Stakeholders agreed that social health insurance program was needed by the community and feasible to be implemented at Buton District. Constraints of health financing for poor families were preparedness of human resources and supporting facilities, local government fund and determining criteria of poor families. Conclusion: Prediction of need for fund of health service financing for poor families at Buton District was about Rp 2,499,749,374 to Rp 4,004,902,871. A new policy of health financing for poor families managed by PT. Askes as much as Rp 5,000/person a month had sufficied need of health service financing for poor families at Buton District. Health financing program with social health insurance system got support from stakeholders as one of alternatives to ensure health maintenance for poor families at Buton District. Constraints to overcome were human resource preparedness, supporting facilities and criteria determination of poor families.

Kata Kunci : Pembiayaan Kesehatan,Keluarga Miskin