DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEBAGAI PROYEK BIOPOLITIK ATAS TUBUH PEREMPUAN DI INDONESIA

Yassifa Ariel Delkaissa, Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil., M.A.; Rachmad Hidayat, S.Fil., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Kebijakan stunting sering kali dipandang sebagai intervensi medis-teknokratis yang netral, tetapi penelitian ini berargumen bahwa terdapat mekanisme kekuasaan yang secara mendalam mereduksi otonomi perempuan demi kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi filosofis terhadap kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Studi ini berupaya mengungkap mekanisme biopolitik yang tersembunyi di balik narasi kesehatan masyarakat teknokratis yang tampak netral. Fokus utama riset adalah menganalisis cara otoritas negara menggunakan instrumen hukum serta medis untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai instrumen demi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional. Riset ini mempertanyakan struktur relasi kuasa serta ontologi manusia yang mendasari transformasi tubuh warga negara menjadi sekadar aset investasi dalam skema modal manusia nasional yang bersifat utilitarian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif dengan model penelitian filosofis mengenai masalah aktual. Objek material penelitian ini adalah kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia, yang secara spesifik tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta instrumen teknokratis pendukungnya seperti aplikasi Elsimil. Sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah konsep Biopolitik Michel Foucault yang bertujuan untuk membedah relasi kekuasaan antara negara, pemerintah, dan warga negara dalam ruang privat maupun publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis diskursus Michel Foucault yang diperkuat dengan pendekatan genealogis. Dalam pendekatan tersebut, analisis diskursus digunakan sebagai instrumen untuk membedah teks kebijakan dalam rangka menyingkap mekanisme kekuasaan yang bekerja di baliknya, sementara genealogi berfungsi melacak formasi relasi kuasa serta pengetahuan yang mengonstruksi tubuh perempuan dalam kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, rasionalitas governmentality yang mendasari kebijakan stunting adalah logika ekonomi neoliberal saat anak dikonstruksi sebagai modal manusia serta ibu direduksi fungsinya menjadi manajer investasi biologis yang bertanggung jawab atas kualitas aset tersebut. Kedua, operasionalisasi kekuasaan bekerja melalui rezim pengetahuan medis serta teknologi pengawasan digital Elsimil yang menciptakan tubuh yang patuh melalui mekanisme panoptisisme digital serta stigmatisasi sosial. Ketiga, sebagai strategi resistensi, penelitian ini merumuskan rekonseptualisasi otonomi tubuh perempuan berbasis etika kepedulian pada diri atau care of the self. Tawaran filosofis tersebut mendorong perempuan untuk mempraktikkan kesehatan reproduksi sebagai wujud kedaulatan subjektivitas serta menegaskan bahwa kesehatan adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar instrumen produktivitas bagi negara.

Stunting policy is often viewed as a neutral medical-technocratic intervention, but this research argues that there are power mechanisms that profoundly reduce women's autonomy for the sake of state economic interests. This research aims to perform a philosophical deconstruction of the accelerated stunting reduction policy in Indonesia as stipulated in Presidential Regulation Number 72 of 2021. The study seeks to uncover biopolitical mechanisms hidden behind seemingly neutral technocratic public health discourses. The primary focus is to analyze how state authorities utilize legal and medical instruments to instrumentalize women's bodies for national economic growth. This research questions the power relations and human ontology underlying the transformation of citizens' bodies into mere investment assets within a utilitarian national human capital scheme.

The method employed is qualitative library research with a philosophical model addressing actual problems. The material object is the accelerated stunting reduction policy in Indonesia, specifically Presidential Regulation Number 72 of 2021 and its supporting technocratic instruments like the Elsimil application. The formal object is Michel Foucault’s concept of Biopolitics, aimed at dissecting power relations between the state, government, and citizens in both private and public spheres. Data analysis was conducted using Michel Foucault’s discourse analysis method, reinforced by a genealogical approach. In this approach, discourse analysis serves as an instrument to dissect policy texts to reveal the power mechanisms operating behind them, while genealogy traces the formation of power-knowledge relations that construct women's bodies within the policy.

Research findings reveal three primary conclusions. First, the governmentality rationality underlying stunting policy is a neoliberal economic logic where children are reconstructed as human capital and mothers are reduced to biological investment managers responsible for the quality of those assets. Second, the operationalization of power works through medical truth regimes and Elsimil digital surveillance technology, creating docile bodies through digital panopticism and social stigmatization. Third, as a strategy of resistance, this study formulates a reconceptualization of women’s bodily autonomy based on the ethics of care of the self. This philosophical proposition encourages women to practice reproductive health as a form of sovereign subjectivity, asserting that health is an end in itself rather than a mere instrument of state productivity.

Kata Kunci : Biopolitik, Stunting, State Ibuism, Otonomi Tubuh, Human Capital.