Otonomi daerah dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

CIPTORINI, Dwi, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Akuntabilitas kinerja selama ini merupakan alat pengawasan kinerja lembaga pemerintah. Dinas Kesehatan karena itu dituntut bertanggung jawab terhadap seluruh program kesehatan. Implementasi kebijakan otonomi daerah membawa pengaruh pada akuntabilitas kinerja dengan asumsi masyarakat dan stakeholder lokal lebih memiliki akses berpartisipasi dalam mengawasi program-program kesehatan di daerah. Pada era otonomi daerah, anggota DPRD dan anggota lembaga masyarakat merupakan pengawas yang kuat yang secara teoritis membuat akuntabilitas lebih mungkin diperbaiki. Tujuan: Penelitian ini mempelajari apakah akuntabilitas kinerja dinas kesehatan telah bertambah baik setelah otonomi daerah diimplementasi. Secara khusus penelitian ini memusatkan perhatian pada perwujudan kewenangan daerah dalam mengendalikan program kesehatan, partisipasi stakeholder, dan perubahan dalam sisi pengorganisasian seperti dalam hal visi, misi, tujuan dan struktur organisasi dinas kesehatan dalam rangka melaksanakan program-program. Metode: Penelitan ini merupakan studi kasus Dinas Kesehatan Kulon Progro. Pengamatan dilakukan untuk mencakup kurun waktu 2002-2003. Data primer dilakukan sejak November 2004 hingga Desember 2004. Responden dipilih berdasarkan snow ball terhadap pelaku-pelaku dalam perencananaan strategis dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Disamping data primer, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari dokumen-dokumen laporan yang tersedia di dinas kesehatan dan pemerintah daerah. Hasil:Tidak banyak terjadi perubahan dalam akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja dari hasil capaian berbasis LAKIP belum dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi. Akuntabilitas kinerja yang dilaporkan dalam bentuk LAKIP lebih mencerminkan pertanggungjawaban administratif keuangan daripada efektivitas program. Beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini dapat dijelaskan dari keraguan dan kelemahan dalam kewenangan, tekanan stakeholder lokal, maupun pengorganisasian program. Meski kewenangan dalam bidang kesehatan lebih luas pada era otonomi daerah, pembiayaan program ternyata sangat terbatas sehingga kinerja yang harus dipertanggung-jawabkan tidak sesuai dengan kewenangan. Stakeholder lokal seharusnya mampu memperkuat fungsi perencanaan dan pengawasan. Namun, LSM maupun DPRD baru turun berpartisipasi dalam situasi ad hoc. Belum tampak pengaruh stakeholder lokal dalam pengembangan visi dinas kesehatan. Visi yang ada sekarang masih bersifat global dan nasional. Adapun misi dan tujuan organisasi tidak memperlihatkan kejelasan operasional yang menjadi perhatian daerah. Struktur organisasi dinas kesehatan telah mencerminkan kepentingan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan. Kesimpulan: Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo lebih berfokus pada pertanggungjawaban administrasi keuangan, belum mencerminkan efektivitas kerja dari organisasi dinas. Konteks otonomi daerah belum membuat stakeholder lokal berperan secara produktif.

Background: Currently the performance accountability functions as a government agency performance monitoring instrument. Therefore the Health Office is held accountable for the entire health program. Regional autonomy policy implementation impacts the performance accountability with the assumption that the community and local stakeholders have more access to participate in health program supervision in the region. In regional autonomy era, DPRD members, society institution members, and press institutions are sound supervisors, which theoretically should enable performance improvement. Objective: This research studies whether health office performance accountability has improved after implementation of regional autonomy. This study specifically focused on established regional authority in controlling health programs, stakeholder participation, and changes from organizational perspective i.e. health office vision, mission, objective and organizational structure in executing programs. Method: This research is a case study of Health Office, Kulon Progo Distric. Observation was carried out from 2002 until 2003. Primary data was carried out since November 2004 until December 2004. Respondents were selected based on snow ball against actors in strategic planning and Government Institutional Performance Report (LAKIP) compilation. Aside from primary data, this research also relies on secondary data from report documents available at the health office and regional government office. Result: Changes found in Health Office, Kulon Progo Distric performance accountability related to regional autonomy implementation were insignificant. Performance measurement from LAKIP based outcome results failed to illustrate success or failure of the organization mission. The performance accountability reported in the form of LAKIP merely reflected financial administrative accountability rather than program effectiveness. Several issues related to this matter can be elaborated from uncertainties and weaknesses in terms of authority, local stakeholder pressure, and program organization. Although authority in health has expanded during regional autonomy, program financing remained limited thus the performances held accountable were not linked to authority. Local stakeholders should have been able to strengthen planning and supervision function. However, NGOs and DPRD involvement were only ad hoc. Local stakeholder impact on health office vision development was non- existent. The current vision was had a global and national scope. The organization vision and mission also lacked regional-based operational clarity. The health office organization structure reflected interest that supported main tasks and functions implementation. Conclusion: Health Office, Kulon Progo District performance accountability focuses more on financial administration accountability. It failed to reflect health office organization work effectiveness. Productive local stakeholder role remains insignificant in regional autonomy context.

Kata Kunci : Layanan,Kinerja Dinas Kesehatan,Otonomi Daerah