Analisis Diskriminasi Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Stablecoin dan Saham yang diperdagangkan Bursa Efek ditinjau dari Prinsip Netralitas Pajak
Rafi Malik Rozan, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H. Adv LL.M. LL.D
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini menganalisis adanya disparitas perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final antara transaksi stablecoin dan transaksi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Transaksi stablecoin dikenakan PPh Final sebesar 0,21?ri nilai transaksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, sedangkan transaksi saham dikenakan PPh Final sebesar 0,1?ri nilai bruto transaksi penjualan. Selisih tarif 0,11% ini menciptakan beban fiskal yang tidak setara (uneven playing field) bagi pelaku pasar stablecoin. Penelitian normatif-empiris ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perbedaan perlakuan pajak tersebut melanggar Prinsip Netralitas Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengenaan tarif yang berbeda secara signifikan tersebut melanggar Prinsip Netralitas Pajak. Secara fungsional dan substansial, stablecoin dan saham memiliki kemiripan krusial sebagai instrumen investasi. Persamaan ini meliputi tujuan investasi untuk mendapatkan capital gain dan pendapatan pasif (staking dianalogikan sama dengan dividen), struktur pembentukan nilai yang bersandar pada underlying asset, serta mekanisme tata kelola transaksi. Disparitas tarif ini berpotensi mendistorsi preferensi investor, menciptakan entry barrier, dan mendorong capital flight ke bursa luar negeri. Oleh karena itu, disarankan kepada Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan harmonisasi tarif PPh Final atas transaksi stablecoin menjadi 0,1%, setara dengan tarif pajak saham, demi mewujudkan level playing field yang adil dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital nasional
This research analyzes the disparity in the treatment of Final Income Tax (PPh Final) between stablecoin transactions and stock transactions traded on the Indonesia Stock Exchange. Stablecoin transactions are subject to a PPh Final of 0.21% of the transaction value based on Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 (PMK 50/2025), while stock transactions are subject to a PPh Final of 0.1% of the gross selling transaction value. This tariff difference of 0.11% creates an unequal fiscal burden (uneven playing field) for crypto market participants. This normative-empirical research aims to evaluate whether this difference in tax treatment violates the Principle of Tax Neutrality. The research concludes that the imposition of such a significantly different tariff violates the Tax Neutrality Principle. Functionally and substantially, stablecoins and stocks share crucial similarities as investment instruments. These similarities include the investment goal of achieving capital gain and passive income (staking is analogized to dividends), a value formation structure that relies on underlying assets, as well as centralized transaction and supervision mechanisms. This tariff disparity potentially distorts investor preferences, creates an entry barrier, and encourages capital flight to foreign exchanges. Therefore, it is recommended that the Ministry of Finance/Directorate General of Taxes (DJP) immediately harmonize the PPh Final tariff on stablecoin transactions to 0.1%, equivalent to the stock tax tariff, in order to realize a fair level playing field and support the growth of the national digital finance ecosystem.
Kata Kunci : Stablecoin, Pajak Penghasilan Final, dan Netralitas Pajak