Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Berdasarkan Hukum Adat di Kabupaten Kerinci

Khairiah Aziz, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) keberadaan Peraturan perundang-undangan Indonesia melindungi korban anak perempuan TPKS di Kerinci 2) persepsi kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme adat, khususnya dalam kaitannya dengan rasa keadilan. 

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, serta studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) keberadaan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan dasar perlindungan yang komprehensif bagi korban, meliputi perlindungan hukum, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya penerapan perlindungan tersebut masih berhadapan dengan kuatnya pengaruh hukum adat serta berbagai kendala akses dalam sistem hukum formal. 2) dalam praktik penyelesaian perkara, tidak terdapat dominasi tunggal antara peraturan perundang-undangan dan hukum adat, melainkan kecenderungan penggunaan kombinasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kombinasi memperoleh tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat yang paling tinggi karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan harmoni sosial. Akan tetapi, kepuasan tersebut lebih bersifat pragmatis dan belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya keadilan substantif bagi korban, khususnya terkait perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

This study aims to examine: (1) the existence and role of Indonesian statutory regulations in protecting female child victims of sexual violence in Kerinci Regency; and (2) public satisfaction perceptions regarding the settlement of sexual violence cases through customary law mechanisms, particularly in relation to the sense of justice.

This research employs a normative- empirical legal research method. Data were collected through interviews, questionnaires, and library research. The data were analyzed qualitatively using statutory, conceptual, and sociological approaches. The result indicate that: (1) in the practice of  resolving cases of sexual violence against female children in Kerinci Regency, there is no single dominance of either statutory law or customary law. Instead, there is a tendency toward a combination of both legal systems, in which state law is applied partially while customary law remains influential in maintaining social stability and community harmony; and (2) the highest level of public satisfaction is found in this combined mechanism. However, such satisfaction is largely pragmatic in nature and does not necessarily reflect the fulfilment of substantive justice for victims. The findings demonstrate that although customary law continues to possess strong social legitimacy within the community, the protection of child victims of sexual violence must remain grounded in statutory regulations to ensure legal certainty,  victim protection, and accountability of perpetrators.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, anak, Hukum Adat Kerinci, UU TPKS