RUANG KEBIJAKAN NEGARA DALAM HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL: PERBANDINGAN PENGATURAN NATIONAL TREATMENT DAN KLAUSUL DIVESTASI DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs) INDONESIA-SINGAPURA (2018) DAN INDONESIA-SWISS (2022)
Ekya Febrian Shahida, Ibrahim Hanif, S.H.,LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan pengaturan National Treatment terkait kebijakan
divestasi dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Singapura
Tahun 2018 dan BIT Indonesia–Swiss Tahun 2022, serta mengkaji konsekuensi hukum
dan faktor-faktor hukum yang menjelaskan perbedaan pengaturan tersebut.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya rezim hukum investasi
internasional yang ditandai dengan proliferasi BIT, fragmentasi interpretasi
tribunal investasi, serta ketegangan antara kewajiban perlindungan investor
asing dan ruang kebijakan negara dalam mengatur investasi pada sektor-sektor
strategis.
Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif.
Penelitian menggunakan pendekatan perjanjian internasional, pendekatan
perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan historis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara
kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi perjanjian internasional
berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Vienna Convention on the Law of Treaties
1969.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BIT Indonesia–Singapura dan BIT Indonesia–Swiss mengadopsi desain
normatif yang berbeda dalam mengatur hubungan antara National Treatment
dan kebijakan divestasi. BIT Indonesia–Singapura menggunakan model pengecualian
sektoral melalui Annex, sehingga kebijakan divestasi tetap berada
dalam ruang lingkup pengujian National Treatment dan bergantung pada
interpretasi tribunal. Sebaliknya, BIT Indonesia–Swiss mengatur pembatasan
secara inheren melalui footnote yang memungkinkan kebijakan divestasi
tertentu dikeluarkan dari cakupan National Treatment sejak awal
apabila syarat pemberitahuan kepada investor terpenuhi. Perbedaan tersebut
menghasilkan konsekuensi hukum berupa tingkat kepastian hukum dan ruang
kebijakan negara yang berbeda. Faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan
tersebut meliputi perkembangan desain perjanjian investasi modern, penggunaan
teknik treaty drafting yang berbeda, serta upaya Indonesia dalam
menyeimbangkan perlindungan investor dengan kebutuhan mempertahankan ruang
regulasi domestik. Dengan demikian, perbedaan pengaturan dalam kedua BIT tidak
menunjukkan inkonsistensi normatif yang mendasar, melainkan mencerminkan
variasi desain hukum dalam pengelolaan hubungan investasi internasional.
This research aims to analyze the differences
in the regulation of National Treatment in
relation to divestment policies under the Indonesia–Singapore Bilateral Investment
Treaty (BIT) of 2018 and the Indonesia–Switzerland Bilateral Investment Treaty
(BIT) of 2022, as well as to examine the legal consequences and legal factors
underlying such differences. The study is motivated by the development of the
international investment regime, characterized by the proliferation of BITs,
fragmentation in investment treaty interpretation, and the tension between
investor protection obligations and the state’s regulatory space in governing
strategic sectors.
This
research is normative legal research with descriptive-analytical and
comparative characteristics. It employs treaty, statutory, comparative,
conceptual, and historical approaches. Primary and secondary legal materials
are analyzed qualitatively through treaty interpretation methods based on
Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties
1969.
The research finds that the Indonesia–Singapore BIT and the Indonesia–Switzerland BIT adopt different normative designs in regulating the relationship between National Treatment and divestment policies. The Indonesia–Singapore BIT utilizes sectoral exceptions through an Annex, thereby allowing divestment measures to remain within the scope of National Treatment review and making their legality dependent upon arbitral interpretation. In contrast, the Indonesia–Switzerland BIT incorporates an inherent limitation through a footnote, enabling certain divestment measures to be excluded from the scope of National Treatment where prior notice requirements are fulfilled. These differences result in distinct legal consequences concerning legal certainty and the extent of state regulatory space. The legal factors explaining such differences include the evolution of modern investment treaty design, different treaty drafting techniques, and Indonesia’s effort to balance investor protection with the preservation of domestic regulatory authority. Accordingly, the differences between the two BITs do not constitute a fundamental normative inconsistency but rather reflect variations in legal design within the governance of international investment relations.
Kata Kunci : Kata kunci: National Treatment, Divestasi, Bilateral Investment Treaty, Ruang Kebijakan Negara, Hukum Investasi Internasional.