Laporkan Masalah

Implikasi Pengaturan Praktik Dokter Tim Sepak Bola Liga 1 Indonesia Dalam Diskursus Hukum Keolahragaan Dan Hukum Kesehatan

Luh Virsa Paradissa, Dr. Rimawati, S.H., M. Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk menganalisis regulasi PSSI terkait pengaturan persyaratan praktik dokter tim dalam penyelenggaraan sepak bola Liga 1 Indonesia dan mengkaji implikasi yuridis pengaturan praktik dokter tim sepak bola di Liga 1 dalam cakupan hukum yang lebih luas yaitu Undang-Undang Keolahragaan (UU No. 11/2022) dan Undang-Undang Kesehatan (UU No.17/2023).

Studi dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi FIFA, Statuta PSSI, Regulasi Liga 1, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini didukung oleh hasil wawancara terhadap narasumber dari PSSI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan teoritis yaitu teori pluralisme hukum dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Temuan studi memperlihatkan bahwa 1) Pengaturan praktik dokter tim dalam penyelenggaraan Liga 1 sepak bola Indonesia pada dasarnya diatur melalui regulasi internal PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) yang mengacu pada FIFA Medical Regulations dan rezim Lex Sportiva. Persyaratan dokter tim dalam praktiknya meliputi registrasi sebagai team official, ijazah kedokteran, kontrak dengan klub, dan sertifikasi medis olahraga. Namun demikian, regulasi Liga 1 belum secara eksplisit mensyaratkan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024; 2) Implikasi pengaturan tersebut menimbulkan disharmoni antara hukum keolahragaan, hukum kesehatan nasional, dan Lex Sportiva, khususnya terkait legalitas praktik, mobilitas dokter tim, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik etik dalam praktik dokter tim sepak bola profesional. Diperlukan harmonisasi regulasi melalui pengaturan khusus praktik dokter olahraga profesional yang adaptif terhadap karakteristik pelayanan medis olahraga, namun tetap menjamin legalitas praktik, perlindungan hukum, serta keselamatan atlet.

This study is designed to analyze and critically evaluate the regulatory framework governing football team doctor practices established by the Indonesian Football Association (PSSI) within Liga 1 Indonesia. Furthermore, it explores the legal implications within the discourse of Law No. 11 of 2022 on Sports and Law No. 17 of 2023 on Health.

The research is a descriptive, normative legal study, utilizing both statutory and conceptual approaches. It relies on secondary data gathered through a comprehensive literature review of laws and regulations, FIFA regulations, the PSSI Statutes, Liga 1 Regulations, and other relevant legal materials. Additionally, this research is supported by interview results with informants from PSSI, the Indonesian Medical Association (IDI), and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The data obtained were analyzed qualitatively using the theory of legal pluralism and Lawrence M. Friedman’s theory of legal systems.

The research findings indicate that 1) The regulation of team doctors’ practices in the organization of Indonesia’s Liga 1 football league is fundamentally governed by internal regulations of PSSI and PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), which are based on the FIFA Medical Regulations and the Lex Sportiva framework. The requirements for team doctors in practice include registration as a team official, a medical degree, a contract with the club, and sports medicine certification. However, Liga 1 regulations do not yet explicitly require possession of a Certificate of Registration (STR) and a Certificate of Practice (SIP) as mandated by Law No. 17 of 2023 on Health and Government Regulation No. 28 of 2024; 2) The implications of these regulations create disharmony between sports law, national health law, and Lex Sportiva, particularly regarding the legality of practice, the mobility of team doctors, supervision, and legal liability. This situation leads to legal uncertainty and ethical conflicts in the practice of professional football team doctors. Regulatory harmonization is needed through specific regulations for the practice of professional sports medicine that are adaptive to the characteristics of sports medical services, while still ensuring the legality of practice, legal protection, and athlete safety.

Kata Kunci : Dokter Tim Sepak Bola, Liga 1 Indonesia, Lex Sportiva, Hukum Keolahragaan, Hukum Kesehatan

  1. S2-2026-513293-abstract.pdf  
  2. S2-2026-513293-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-513293-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-513293-title.pdf