Implementasi Pelindungan Kerahasiaan Identitas Saksi Tindak Pidana Terorisme oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Muhammad Abdul Aziz, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis problematika dalam pelaksanaan pelindungan kerahasiaan identitas saksi tindak pidana terorisme. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan prospek implementasi pelindungan kerahasiaan identitas saksi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh LPSK dalam proses peradilan pidana di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden dan narasumber maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, problematika terkait dengan substansi hukum yaitu masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan tata cara Pelindungan kerahasiaan identitas saksi tindak pidana terorisme. Problematika terkait dengan struktur hukum yaitu LPSK masih mengalami kekurangan anggaran yang berdampak pada kekurangan sumber daya manusia, kekurangan pengembangan kapasitas personil LPSK, kekurangan jumlah kantor perwakilan LPSK di daerah dan belum adanya satuan tugas khusus pengamanan dan pengawalan di dalam struktur kelembagaan LPSK. Problematika budaya hukum yang terjadi adalah masih rendahnya peran serta masyarakat untuk menjadi saksi dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya Pelindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Kedua, prospek di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum berupa pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara Pelindungan kerahasiaan identitas. Penguatan struktur hukum berupa penguatan anggaran LPSK guna penambahan personil, pelatihan personil, pembentukan kantor perwakilan dan pembentukan satuan tugas khusus pengamanan dan pengawalan di struktur kelembagaan LPSK. Pembangunan budaya hukum berupa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak saksi tindak pidana dan pemerataan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya peran perlindungn saksi dalam proses peradilan pidana.

This study aims to identify and analyze issues in the implementation of witness identity confidentiality protection program in terrorism. It also aims to provide dan formulate prospects for implementation of witness identity confidentiality protection program in terrorism by The Witness and Victim Protection Agency in future criminal justice process.

This study is an empirical normative legal study. It uses primary data obtained from respondents and resource person, as well as secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review and interviews. The data obtained were then analyzed using qualitative methods, and conclusions were drawn deductively.

This study reached two conclusions. First, the problem is related to the legal substance, namely that there is still a legal vacuum in regulating the procedures for protecting the witness identity confidentiality protection in terrorism. Problems related to the legal structure, namely the The Witness and Victim Protection Agency still experiences a budget shortage that impacts the shortage of human resources, the lack of capacity development of The Witness and Victim Protection Agency personnel, the shortage of The Witness and Victim Protection Agency representative offices in the regions and the absence of a special task force for security and escort within the The Witness and Victim Protection Agency institutional structure. The problem of legal culture that occurs is the still low participation of the community in becoming witnesses and the unequal understanding of law enforcement officers about the importance of witness protection in the criminal justice process. Second, future prospects for legal reform include the creation of government regulations governing procedures for protecting identity confidentiality. Strengthening the legal structure involves increasing the The Witness and Victim Protection Agency budget for additional personnel, training personnel, establishing representative offices, and establishing a special task force for security and escort within the The Witness and Victim Protection Agency institutional structure. Developing a legal culture involves increasing public understanding of the rights of witnesses to criminal acts and increasing the understanding among law enforcement officials regarding the importance of witness protection in the criminal justice process.

Kata Kunci : Tindak Pidana Terorisme, Proses Peradilan Pidana, Pelindungan Kerahasiaan Identitas, LPSK