Kedudukan Hukum Pekerja Harian Lepas (PHL) Yang Berubah Status Menjadi PKWT Di PT Intimegah Bestari Pertiwi, Musi Banyuasin
Kanaya Seraf Sitepu, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H.,M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum serta status
keberlakuan frasa “demi hukum” dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021
terhadap perubahan status hubungan kerja Pekerja Harian Lepas (PHL) menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta kalkulasi
komprehensif atas hak jaminan pensiun bagi pekerja yang mengalami sengketa
pengaburan masa kerja oleh pihak perusahaan.
Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan melalui dua pendekatan utama: penelitian kepustakaan untuk mengkaji
data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta
penelitian lapangan berdasarkan fakta hukum riil, dokumen
ketenagakerjaan, serta penanganan sengketa hubungan industrial di lapangan guna memperoleh data primer. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjabarkan, menafsirkan,
dan menguji kesenjangan antara norma hukum (law in books) dengan
praktiknya (law in action).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum status hubungan kerja saudara Rusli telah berubah secara otomatis atau ipso jure (demi hukum) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak syarat akumulasi hari kerja harian lepas terlampaui, bersifat self-executing, serta tidak memerlukan tindakan hukum atau pengakuan tambahan dari perusahaan. Tindakan PT Intimegah Bestari Pertiwi yang menyodorkan kontrak PKWT pada 1 Juli 2024 dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (wetsontduiking) yang secara manipulatif bertujuan memutus masa kerja riil yang telah berjalan selama 12 tahun sejak 2012 demi menghindari kewajiban pesangon. Implikasinya, perlindungan hak pensiun wajib merujuk pada standar PKWTT guna menjamin kepastian kepesertaan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan serta pemulihan hak ekonomi secara represif melalui kewajiban pembayaran hak purnabakti komprehensif (Pesangon, UPMK, dan UPH) sesuai dengan ketentuan Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021.
The objective of this research
is to examine and analyze the legal standing and validity of the phrase “by
law” in Article 10 (4) of Government Regulation No. 35 of 2021 regarding the
conversion of the employment status of Daily Casual Workers (PHL) to
Indefinite-Term Employment Contracts (PKWTT). This study also aims to identify
and analyze the form of legal protection and a comprehensive calculation of
pension entitlement rights for workers facing disputes regarding the
obfuscation of their length of service by the company.
This study is a descriptive,
legal-empirical study. Data collection was conducted through two main
approaches: a literature review to examine secondary data, including primary,
secondary, and tertiary legal materials; and field research based on actual legal
facts, labor documents, and the handling of industrial relations disputes in
the field to obtain primary data. The data obtained was then analyzed
qualitatively to describe, interpret, and examine the gap between legal norms
(law in books) and their practice (law in action).
The results of this research conclude that the legal status of Mr. Rusli’s employment relationship has automatically or ipso jure (by operation of law) converted into an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) since the threshold for the accumulation of daily casual workdays has been exceeded; this conversion is self-executing and does not require any legal action or additional acknowledgment from the company. The action taken by PT Intimegah Bestari Pertiwi in presenting a fixed-term employment contract (PKWT) on July 1, 2024, is classified as a form of legal evasion (wetsontduiking) that manipulatively aims to sever the actual employment period that has been in effect for 12 years since 2012 to avoid severance pay obligations. Consequently, protection of pension rights must be based on the standards of the PKWTT to ensure certainty of participation in the BPJS Ketenagakerjaan Pension Scheme (JP) and the restorative recovery of economic rights through the obligation to pay comprehensive post-employment benefits (Severance Pay, UPMK, and UPH) in accordance with the provisions of Article 56 of Government Regulation No. 35 of 2021.
Kata Kunci : Pekerja Harian Lepas, Demi Hukum, Penyelundupan Hukum