Laporkan Masalah

Problematika Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto dalam Kaitannya dengan Penilaian Langkah Pencegahan dan/atau Pembiaran oleh Pedagang sebagai Korporasi

Gatan Priantama, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perdagangan aset kripto di Indonesia menempatkan Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto sebagai pihak penting dalam lalu lintas aset keuangan digital. Karakter transaksi aset kripto yang cepat, elektronik, lintas yurisdiksi, dan dapat dilakukan secara bertahap menimbulkan risiko penyalahgunaan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pengaturan pencegahan TPPU pada Pedagang perlu dikaji dalam kaitannya dengan penilaian langkah pencegahan dan/atau pembiaran oleh Pedagang sebagai korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencegahan TPPU pada Pedagang telah memuat kewajiban Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, pemantauan transaksi, pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Risk-Based Approach. Namun, masih terdapat problematika berupa belum adanya parameter rentang waktu dalam penerapan CDD atas transaksi paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00, belum jelasnya parameter profil risiko Pedagang dalam RBA, serta belum rincinya dokumentasi alasan keputusan RBA. Arah penguatan perlu dilakukan melalui parameter dua puluh empat jam bergulir dalam CDD, perumusan profil risiko Pedagang, serta penegasan dokumentasi keputusan dan pemicu evaluasi risiko. Penguatan tersebut dapat membantu menilai kualitas langkah pencegahan dan/atau pembiaran oleh Pedagang sebagai korporasi, tanpa menjadikan pelanggaran administratif sebagai dasar otomatis pertanggungjawaban pidana korporasi.

Crypto-asset trading in Indonesia places Crypto Digital Financial Asset Traders as important actors in the circulation of digital financial assets. The fast, electronic, cross-border, and staged nature of crypto-asset transactions creates risks of misuse for money laundering. Therefore, the regulation of money laundering prevention for crypto-asset traders needs to be examined in relation to the assessment of preventive measures and/or omission by traders as corporations.

This research is normative legal research with descriptive-analytical and prescriptive characteristics, using statutory and conceptual approaches to primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively.

The research finds that the regulation of money laundering prevention for traders has established obligations relating to Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, transaction monitoring, suspicious transaction reporting, and the Risk-Based Approach. However, several problems remain, namely the absence of a time parameter for applying CDD to transactions of at least or equivalent to IDR 100,000,000.00, the lack of clear parameters for traders’ risk profiles in applying the RBA, and the absence of detailed documentation standards for RBA decision-making. The regulation should be strengthened through a twenty-four-hour rolling period for CDD, clearer trader risk-profile parameters, and more specific documentation requirements and risk-evaluation triggers. Such strengthening may assist in assessing the quality of preventive measures and/or omission by traders as corporations without treating administrative violations as an automatic basis for corporate criminal liability.

Kata Kunci : Pedagang Aset Keuangan Digital Kripto, tindak pidana pencucian uang, Customer Due Diligence, Risk-Based Approach, pertanggungjawaban pidana korporasi

  1. S1-2026-492921-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492921-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492921-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492921-title.pdf