Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Oleh Pemerintah

MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap sengketa akibat kegagalan pelindungan data pribadi oleh pemerintah serta tinjauan menurut asas kepastian hukum.  

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber sebagai pelengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran tentang kewenangan mengadili PTUN terhadap sengketa kegagalan pelindungan data pribadi oleh pemerintah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menarik isu yang bersifat umum ke dalam hal yang lebih khusus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelindungan data pribadi oleh pemerintah merupakan suatu bentuk tindakan faktual yang bersifat pasif  (omission). Oleh karena itu, PTUN berwenang mengadili sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah selaku badan publik terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, adanya perluasan kewenangan PTUN dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memasukkan tindakan faktual pemerintah sebagai objek sengketa yang dapat diadili PTUN. Penyelesaian sengketa melalui PTUN belum menjamin kepastian hukum meskipun secara kedudukan PTUN lebih independen dari pada Lembaga Pengawas. Hal ini dikarenakan putusan PTUN yang bersifat self respect sehingga memerlukan kesadaran dan itikad baik pemerintah untuk melaksanakannya. 

This study aims to analyze the Administrative Courts (PTUN) judicial authority to address government failures in personal data protection, based on the principle of legal certainty.  

This is a normative study. The data used in this study were obtained through literature review and supplementary interviews with key informants. This study employs a regulatory and comparative legal approach. The analysis employed descriptive methods to provide an overview of the PTUN's judicial authority to address government failures in personal data protection. Conclusions were drawn deductively by integrating general issues into more specific matters. 

The results indicate that the government's failure to protect personal data constitutes a passive factual act (omission). Therefore, the PTUN has the authority to adjudicate in this situation. This is because the government, as a public body, is bound by the provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Furthermore, the PTUN's authority is expanded in Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning State Administration, which includes government factual actions as objects of legal proceedings that can be adjudicated by the PTUN. Judicial resolution through the State Administrative Court (PTUN) guarantees legal certainty, despite its greater independence from the supervisory body. This is due to the self-respect of PTUN decisions, which require government awareness and good faith to implement them.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah