Laporkan Masalah

Good Governance dalam Implementasi Inovasi Kebijakan Berbasis Green Transportation oleh Pemerintah Daerah DIY: Studi pada Program Becak Kayuh Bertenaga Alternatif Listrik (BERKREATIF) di Kawasan Malioboro

Rafindra Sandi Garsia, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam implementasi Program Becak Kayuh Bertenaga Alternatif Listrik (BERKREATIF) serta mengkaji penerapan prinsip partisipasi dan transparansi terhadap pengemudi becak kayuh penerima program di kawasan Malioboro.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan observasi lapangan langsung, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dan diukur dengan standar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam Program BERKREATIF telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2024 dan sesuai dengan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan kebudayaan. Namun, implementasinya masih menghadapi permasalahan struktural, yakni ketiadaan pengaturan sanksi administratif, keterbatasan jumlah becak listrik yang terdistribusi, serta belum optimalnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Sementara itu, penerapan prinsip partisipasi telah dilakukan melalui keterlibatan koperasi pengemudi becak, namun masih terbatas pada tahap implementasi dan belum mencakup perumusan kebijakan. Penerapan prinsip transparansi juga masih belum optimal, khususnya dalam mekanisme penentuan penerima bantuan dan kejelasan informasi operasional program kepada pengemudi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance, khususnya prinsip partisipasi dan transparansi, serta belum optimal dalam mendukung pengembangan green transportation.

This study aims to analyze the exercise of authority by the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in implementing the Alternative Electric Pedicab Program (BERKREATIF) and to examine the application of participation and transparency principles toward pedicab drivers as program beneficiaries in the Malioboro area.

This research employs a normative-empirical legal approach, combining a statutory approach with an empirical approach. Primary data were obtained through interviews with relevant informants and direct field observation, while secondary data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively using Grindle's policy implementation theory and the General Principles of Good Governance (AUPB) as evaluative standards, and is presented in a descriptive-analytical manner.

The results show that the exercise of authority by the Regional Government of DIY in implementing the BERKREATIF Program has a clear legal basis through Governor Regulation Number 39 of 2024 and aligns with regional authority in the transportation and cultural sectors. However, its implementation still faces structural challenges, including the absence of administrative sanctions, a limited number of distributed electric pedicabs, and suboptimal inter-agency coordination and field supervision. The principle of participation is reflected in the involvement of pedicab cooperatives, but remains limited to the implementation stage and has not extended to the policy formulation process. Meanwhile, transparency has not been fully achieved, particularly regarding the beneficiary selection mechanism and the clarity of operational information provided to drivers. These conditions indicate that the policy implementation has not fully reflected the principles of good governance, particularly participation and transparency, and has not optimally supported green transportation.

Kata Kunci : Becak Kayuh Listrik, Good Governance, Implementasi Kebijakan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Partisipasi, Transparansi

  1. S1-2026-503101-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503101-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503101-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503101-title.pdf