Laporkan Masalah

Pemulihan Korban Femisida Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Syabilla Himaningtyas Sudarpo, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan pemulihan kepada korban tidak langsung dalam kasus femisida, serta merumuskan konstruksi pemulihan yang mampu menjawab kebutuhan korban secara komprehensif dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya fenomena femisida sebagai bentuk ekstrem kekerasan berbasis gender yang belum diakui secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga penanganannya masih ditempatkan dalam kerangka pembunuhan umum tanpa mempertimbangkan dimensi gender dan dampak multidimensional yang ditimbulkannya. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pengakuan terhadap korban tidak langsung serta belum optimalnya pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban femisida.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan terkait femisida untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya dalam hal pemulihan dan restitusi. Pendekatan analitis digunakan untuk menelaah konsep dan norma hukum terkait pemulihan korban serta kedudukan korban tidak langsung dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK telah menjalankan peran pemulihan secara normatif melalui mekanisme administratif dan substantif dengan bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi restitusi. Namun, pelaksanaannya masih prosedural dan belum berperspektif gender, karena konsepsi korban masih bersifat umum dan belum mengakomodasi dampak spesifik femisida. Selain itu, restitusi menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan kewenangan eksekutorial, ketergantungan pada kemampuan pelaku, dan lemahnya integrasi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak langsung perlu direkonstruksi secara afirmatif, komprehensif, dan berperspektif gender melalui penguatan asesmen korban, koordinasi lintas sektor, serta sistem evaluasi berbasis hasil guna menjamin keberdampakan sosial dan kesejahteraan korban yang berkelanjutan.

This study aims to analyze the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing recovery for indirect victims in cases of femicide, as well as to formulate a recovery framework capable of addressing victims’ needs in a comprehensive and sustainable manner. The urgency of this research stems from the increasing prevalence of femicide as an extreme form of gender-based violence that has not been explicitly recognized within the Indonesian criminal law system. Consequently, femicide continues to be treated under the framework of ordinary homicide without adequately considering its gendered dimension and the multidimensional impacts it produces. This condition has resulted in limited recognition of indirect victims and the suboptimal fulfillment of their right to recovery.

This research employs a normative-empirical legal method using both case and analytical approaches. The case approach is conducted through the analysis of court decisions related to femicide to examine the application of legal norms in practice, particularly in relation to recovery and restitution. The analytical approach is used to assess the conceptual and normative framework of victim recovery and the legal standing of indirect victims within the Indonesian legal system. Data were collected through literature review and interviews with relevant stakeholders and were analyzed qualitatively.

The findings indicate that LPSK has normatively carried out its recovery function through administrative and substantive mechanisms, providing medical assistance, psychological and psychosocial rehabilitation, as well as facilitating restitution. However, its implementation remains largely procedural and lacks a gender-sensitive perspective, as the prevailing conception of victims remains general and does not adequately capture the specific impacts of femicide. Furthermore, restitution faces structural constraints, including limited executorial authority, dependence on the offender’s ability to pay, and weak integration within the criminal justice system. Therefore, recovery for indirect victims must be reconstructed through an affirmative, comprehensive, and gender-sensitive approach by strengthening victim assessment mechanisms, enhancing cross-sectoral coordination, and developing an outcome-based evaluation system to ensure meaningful social impact and the sustainable well-being of victims.

Kata Kunci : Femisida, Korban Tidak Langsung, Pemulihan Korban, LPSK, Kekerasan Berbasis Gender / Femicide, Indirect Victims, Victim Recovery, LPSK, Gender-Based Violence

  1. S1-2026-494092-abstract.pdf  
  2. S1-2026-494092-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-494092-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-494092-title.pdf