The Vulnerability of EPC+I Investors to Creeping Expropriation and the Rules Protecting Investor Rights in the Belt and Road Initiative
Althea Ariawan, Royhan Akbar S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Munculnya model rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan investasi (EPC+I) dalam kerangka inisiatif Belt dan Road (BRI) telah menciptakan kelas investor jangka panjang yang secara struktural rentan terhadap ekspropriasi bertahap di bawah kerangka pelindungan perjanjian yang tidak memadai. Penelitian ini mengkaji mengapa investor EPC+I menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap ekspropriasi bertahap, serta sejauh mana kerangka pelindungan investor yang ada dalam BRI mampu memitigasi dan menangani risiko tersebut. Seiring kontraktor Tiongkok yang bertransisi dari penyedia jasa konstruksi sementara menjadi pemegang ekuitas jangka panjang dalam infrastruktur yang mereka bangun, mereka menempatkan diri sebagai investor di negara-negara tuan rumah yang rentan secara politik — terikat pada aset yang tidak dapat dipindahkan secara geografis dengan biaya tertanam yang tinggi selama periode konsesi berdekade-dekade – sehingga menciptakan kondisi struktural bagi erosi bertahap nilai investasi melalui tindakan regulasi negara yang bersifat kumulatif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Melalui analisis komparatif, penelitian ini merujuk pada yurisprudensi arbitrase dari sengketa infrastruktur yang sebanding dan memetakan perjanjian investasi bilateral Tiongkok yang berlaku di koridor BRI terhadap standar perlindungan investasi modern.
Penelitian ini menemukan bahwa fitur struktural model EPC+I, khususnya imobilitas aset, biaya tertanam, dan ketergantungan regulasi jangka panjang, secara langsung terhubung dengan unsur-unsur hukum ekspropriasi bertahap, sehingga menempatkan investor EPC+I pada eksposur akut terhadap pengambilalihan regulasi kumulatif melalui tindakan fiskal, interferensi perizinan, dan gangguan konsesi. Kerentanan ini diperparah oleh BIT generasi pertama Tiongkok yang tidak memuat kriteria substantif untuk eksproprasi tidak langsung dan membatasi penyelesaian sengketa investor-negara hanya pada kuantum kompensasi semata, sehingga meninggalkan investor tanpa jalur hukum yang efektif untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban.
The rise of the engineering, procurement, and construction + investment (EPC+I) model within the Belt and Road Initiative (BRI) has created a class of long-term equity investors structurally exposed to creeping expropriation under an inadequate treaty protection framework. This research examines why EPC+I investors face heightened vulnerability to creeping expropriation, and to what extent the existing investor protection framework within the BRI is adequate to address this risk. As Chinese contractors transition from temporary construction service providers into long-term equity holders in the infrastructure they build, they embed themselves into politically volatile host states as investors bound to geographically immobile, high sunk-cost assets for decades-long concession periods – creating structural conditions for the gradual erosion of investment value through composite state acts.
This research employs a normative juridical method, analyzing primary and secondary legal sources through statutory, comparative, conceptual, and case law approaches. Using a comparative analysis, this research draws on arbitral jurisprudence from comparable infrastructure disputes and maps current Chinese bilateral investment treaties governing the BRI corridor against modern investment protection standards.
This research finds that the structural features of the EPC+I model, particularly asset immobility, sunk costs, and long-term regulatory dependence, translate directly into the legal elements of creeping expropriation, rendering EPC+I investors acutely exposed to composite regulatory takings through fiscal measures, licensing interference, and concession disruption. This exposure is compounded by first-generation Chinese BITs that lack substantive criteria for indirect expropriation and restrict investor-state dispute settlement to compensation quantum alone, leaving investors without effective recourse to establish liability.
Kata Kunci : Belt and Road Initiative, Creeping Expropriation, FDI, EPC+I, Investor Protection