Laporkan Masalah

Kedaulatan Hukum Sistem Pembayaran Indonesia dalam Adopsi Kerangka Regulasi Proyek Nexus

Syahrindra Restu Rahmadhani, Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini memiliki tujuan untuk mengkaji konstruksi kedaulatan hukum sistem pembayaran Indonesia dalam perspektif hukum nasional. Selain itu, Penulisan Hukum ini juga menganalisis implikasi yuridis dari adopsi kerangka regulasi Proyek Nexus terhadap kedaulatan hukum sistem pembayaran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang melibatkan penggunaan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan berkompeten dari Bank Indonesia dan data studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menganalisis data yang terkumpul sehingga menghasilkan deskripsi dan analisis yang komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif seluruh lapisan hukum positif di Indonesia menempatkan Bank Indonesia sebagai puncak hierarki tertinggi otoritas sistem pembayaran nasional yang bersifat regulatif satu arah. Namun, masuknya Indonesia ke dalam Proyek Nexus melalui model kontraktualisme privat menciptakan kontradiksi normatif. Partisipasi tersebut melahirkan dualisme akuntabilitas di mana Bank Indonesia sebagai rule-take late owner wajib tunduk pada Nexus Scheme Rulebook yang dikelola entitas asing berbadan hukum Company Limited by Guarantee (CLG) di Singapura. Penelitian ini juga menemukan celah hukum dan konflik regulasi domestik yang belum diakomodasi, meliputi benturan kewajiban pemrosesan dan lokalisasi data domestik (Pasal 122 PBI No. 10 Tahun 2025) dengan arsitektur cloud Nexus Gateway yang dikelola oleh Nexus Technical Operator (NTO) asing, ketidakjelasan mekanisme hukum nasional dalam menjamin settlement certainty transnasional, dan potensi pelanggaran transfer data pribadi lintas batas (Pasal 56 UU PDP).

This Legal Research aims to examine the construction of the legal sovereignty of the Indonesian payment system from the perspective of national law. Furthermore, this research analyzes the juridical implications of adopting the Project Nexus regulatory framework on the legal sovereignty of the payment system.

This research employs a normative-empirical approach, utilizing primary data obtained through interviews with competent informants from Bank Indonesia, alongside library research data as secondary data sources. The analysis method used is a qualitative analysis with deductive reasoning to evaluate the collected data, thereby producing a comprehensive description and analysis.

The results of this study indicate that, normatively, all layers of positive law in Indonesia position Bank Indonesia at the highest pinnacle of the national payment system authority hierarchy, characterized by a unidirectional regulatory nature. However, Indonesia's entry into Project Nexus through a private contractualism model creates a normative contradiction. This participation gives rise to a dualism of accountability, in which Bank Indonesia, as a rule-taker late owner, is legally bound to the Nexus Scheme Rulebook managed by a foreign entity incorporated as a Company Limited by Guarantee (CLG) in Singapore. This study also reveals legal loopholes and unaccommodated domestic regulatory conflicts. These include the clash between domestic processing and data localization obligations (Article 122 of Bank Indonesia Regulation No. 10 of 2025) and the cloud architecture of the Nexus Gateway managed by a foreign Nexus Technical Operator (NTO), the ambiguity of national legal mechanisms in guaranteeing transnational settlement certainty, and the potential violations regarding cross-border personal data transfers (Article 56 of the Personal Data Protection Law).

Kata Kunci : Kedaulatan Hukum, Sistem Pembayaran, Proyek Nexus, Pembayaran Lintas Batas, Fast Payment, Bank Indonesia.

  1. S1-2026-473916-abstract.pdf  
  2. S1-2026-473916-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-473916-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-473916-title.pdf