Prospek Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Atas Penghormatan Kewajiban Hak Asasi Manusia Terhadap Bahaya Keberdampakan Perubahan Iklim (Studi Kasus Milieudefensie et al Melawan Royal Dutch Shell)
Rab Marsekal Atma Pinilih, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Korporasi
memiliki peranan signifikan dalam mendorong terjadinya perubahan iklim yang
berdampak buruk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Litigasi perubahan iklim
melalui pemanfaatan strategi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berbasis hak
bersamaan dengan klaim tuntutan injunction menjadi mekanisme atribusi
pertanggungjawaban korporasi terhadap perubahan iklim. Salah satu perkara yang
mengimplementasi strategi demikian adalah perkara Milieudefensie et al
melawan Royal Dutch Shell di Belanda. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi ratio decidendi putusan perkara a quo dan
menganalisis implementasi strategi demikian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk memperoleh pembelajaran yang dapat dipetik dari putusan perkara a quo sekaligus menganalisis prospek implementasi strategi demikian dalam
yursidiksi Indonesia. Penelitian ini terkategorisasi sebagai
penelitian yuridis-normatif yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian ini.
Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, konstruksi ratio decidendi
majelis hakim banding dalam memutus perkara a quo telah sesuai dengan
kerangka hukum dalam yurisdiksi Belanda yang mendukung implementasi strategi
demikian sebagaimana adanya rezim pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap
perusahaan grup melalui pembuktian fakta hukum perusahaan induk telah bertindak
selayaknya direksi dari perusahaan grup; adanya doktrin indirect horizontal
effect of human rights yang mampu mendorong keberlakuan konstitusionalisme
HAM dengan substansi jaminan proteksi dari bahaya keberdampakan perubahan iklim
beserta kewajiban mitigasi perubahan iklim kepada korporasi; dan adanya
pertanggungjawaban PMH melalui mekanisme injunction. Kedua,
putusan perkara memanifestasikan landmark decision dalam afirmasi
pertanggungjawaban mitigasi perubahan iklim oleh korporasi sekaligus landmark
lost bagi implementasi strategi demikian. Ketiga, implementasi
strategi demikian dalam yurisdiksi Indonesia akan terkendala oleh keabsenan
konstitusionalisme HAM yang memproteksi dari bahaya keberdampakan perubahan
iklim beserta kewajiban mitigasi perubahan iklim sekaligus politik hukum
penghormatan HAM oleh korporasi mempersyaratkan adanya legislasi produk hukum
positif, melainkan juga ketiadaan mekansime injunction mengingat
pertanggungjawaban PMH masih mengutamakan ganti kerugian.
Corporate contributions to climate change adversely affect human
rights. Climate change litigation that employs rights-based tort law and claims
for injunctive relief provides a mechanism for attributing corporate liability
in addressing climate change. Among other cases, the Milieudefensie et al v.
Royal Dutch Shell case in the Netherlands implemented this strategy. Therefore,
the research objective is to identify the ratio decidendi of the judge’s
decision in that case and to analyze the implementation of that strategy.
Moreover, this research objective included to gain lesson learned or what can
be learned from the verdict of the case, also to analyze the prospect of
implementation of that strategy in the Indonesian legal system. This research
is categorized as normative-legal research, which utilizes secondary data
consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials that align with
the research topic.
The findings of this research conclude that First, the appellate
judge’s ratio decidendi aligns with the Netherlands legal framework which
supported the implementation of that strategy by the existence of parent
company liability over corporate group regime through proofing legal fact that
parent company has acted as a director of the company group; the existence of
indirect horizontal effect of human rights doctrine which can pursued the
prevailing of human rights constitutionality that consists of protection from
climate change hazard and climate change mitigation obligation for
corporations; Last but not least, the existence of tort law liability
through injunctive relief mechanism. Second, the appellate verdict of that case
served as a landmark decision in affirming corporate liability for climate
change mitigation and a landmark lost for the implementation of that strategy.
Third, the implementation of that strategy in Indonesia’s legal system will be
challenging not only due to the absence of human rights constitutionality which
protects from climate change hazard along with the obligation to mitigate
climate change as well as the legal politic of corporate respecting human
rights prerequisites existence of a positive law, but also the absence of an injunctive
relief mechanism due to the tort law liability regime still centralized on
compensation of damages.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Penghormatan HAM, Perubahan Iklim