Laporkan Masalah

Prospek Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Atas Penghormatan Kewajiban Hak Asasi Manusia Terhadap Bahaya Keberdampakan Perubahan Iklim (Studi Kasus Milieudefensie et al Melawan Royal Dutch Shell)

Rab Marsekal Atma Pinilih, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Korporasi memiliki peranan signifikan dalam mendorong terjadinya perubahan iklim yang berdampak buruk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Litigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan strategi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berbasis hak bersamaan dengan klaim tuntutan injunction menjadi mekanisme atribusi pertanggungjawaban korporasi terhadap perubahan iklim. Salah satu perkara yang mengimplementasi strategi demikian adalah perkara Milieudefensie et al melawan Royal Dutch Shell di Belanda. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ratio decidendi putusan perkara a quo dan menganalisis implementasi strategi demikian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pembelajaran yang dapat dipetik dari putusan perkara a quo sekaligus menganalisis prospek implementasi strategi demikian dalam yursidiksi Indonesia. Penelitian ini terkategorisasi sebagai penelitian yuridis-normatif yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian ini. 


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, konstruksi ratio decidendi majelis hakim banding dalam memutus perkara a quo telah sesuai dengan kerangka hukum dalam yurisdiksi Belanda yang mendukung implementasi strategi demikian sebagaimana adanya rezim pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap perusahaan grup melalui pembuktian fakta hukum perusahaan induk telah bertindak selayaknya direksi dari perusahaan grup; adanya doktrin indirect horizontal effect of human rights yang mampu mendorong keberlakuan konstitusionalisme HAM dengan substansi jaminan proteksi dari bahaya keberdampakan perubahan iklim beserta kewajiban mitigasi perubahan iklim kepada korporasi; dan adanya pertanggungjawaban PMH melalui mekanisme injunction. Kedua, putusan perkara memanifestasikan landmark decision dalam afirmasi pertanggungjawaban mitigasi perubahan iklim oleh korporasi sekaligus landmark lost bagi implementasi strategi demikian. Ketiga, implementasi strategi demikian dalam yurisdiksi Indonesia akan terkendala oleh keabsenan konstitusionalisme HAM yang memproteksi dari bahaya keberdampakan perubahan iklim beserta kewajiban mitigasi perubahan iklim sekaligus politik hukum penghormatan HAM oleh korporasi mempersyaratkan adanya legislasi produk hukum positif, melainkan juga ketiadaan mekansime injunction mengingat pertanggungjawaban PMH masih mengutamakan ganti kerugian.

Corporate contributions to climate change adversely affect human rights. Climate change litigation that employs rights-based tort law and claims for injunctive relief provides a mechanism for attributing corporate liability in addressing climate change. Among other cases, the Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell case in the Netherlands implemented this strategy. Therefore, the research objective is to identify the ratio decidendi of the judge’s decision in that case and to analyze the implementation of that strategy. Moreover, this research objective included to gain lesson learned or what can be learned from the verdict of the case, also to analyze the prospect of implementation of that strategy in the Indonesian legal system. This research is categorized as normative-legal research, which utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials that align with the research topic.


The findings of this research conclude that First, the appellate judge’s ratio decidendi aligns with the Netherlands legal framework which supported the implementation of that strategy by the existence of parent company liability over corporate group regime through proofing legal fact that parent company has acted as a director of the company group; the existence of indirect horizontal effect of human rights doctrine which can pursued the prevailing of human rights constitutionality that consists of protection from climate change hazard and climate change mitigation obligation for corporations; Last but not least, the existence of  tort law liability through injunctive relief mechanism. Second, the appellate verdict of that case served as a landmark decision in affirming corporate liability for climate change mitigation and a landmark lost for the implementation of that strategy. Third, the implementation of that strategy in Indonesia’s legal system will be challenging not only due to the absence of human rights constitutionality which protects from climate change hazard along with the obligation to mitigate climate change as well as the legal politic of corporate respecting human rights prerequisites existence of a positive law, but also the absence of an injunctive relief mechanism due to the tort law liability regime still centralized on compensation of damages.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Penghormatan HAM, Perubahan Iklim

  1. S1-2026-477870-abstract.pdf  
  2. S1-2026-477870-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-477870-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-477870-title.pdf