Trade-Off Efisiensi dan Keadilan dalam Penerapan Multitarif PPN terhadap Barang Mewah dalam Mewujudkan Keadilan Pajak
Manuel Angelino Sitanggang, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan. Pertama, implikasi yuridis dan ekonomi dari penerapan instrumen multitarif PPN dibandingkan instrumen pengecualian dalam menjaga integritas rantai kredit pajak. Kedua, sejauh mana distorsi ekonomi yang ditimbulkan oleh penerapan multitarif PPN terhadap barang mewah dapat dibenarkan dalam kerangka keadilan vertikal. Penelitian ini bertolak dari sifat regresif pemungutan PPN yang diperparah oleh kenaikan tarif 11% menjadi 12?rdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Karena bersifat objektif dengan tarif proporsional, tidak terdapat mekanisme diferensiasi yang memastikan kelompok berpendapatan tinggi menanggung beban pajak yang proporsional atas konsumsi mewah mereka.
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitarif lebih selaras dengan logika struktural PPN dibandingkan pengecualian karena mekanisme kredit pajak masukan–keluaran tetap terjaga, sementara pengecualian memutus rantai kredit dan menimbulkan cascading effect. Distorsi yang ditimbulkan multitarif atas barang mewah bersifat terbatas karena permintaan kelompok berpendapatan tinggi bersifat inelastis, sejalan dengan inverse elasticity rule Ramsey. Distorsi tersebut dapat dibenarkan sepanjang tiga syarat kumulatif, yaitu diferensiasi tarif berbasis kemampuan ekonomi, proporsionalitas beban, dan legalitas pengaturan sesuai Pasal 23A UUD NRI 1945, terpenuhi. Namun, PMK 131/2024 belum memenuhi syarat ketiga. Mengingat keterbatasan PPN sebagai instrumen redistribusi langsung, multitarif atas barang mewah lebih tepat diposisikan sebagai instrumen komplementer yang mendanai belanja sosial tepat sasaran.
This legal research examines two interrelated issues.
First, the juridical and economic implications of applying a multi-rate VAT
instrument as compared to exemption mechanisms in preserving the integrity of
the tax credit chain. Second, the extent to which the economic distortions
arising from the application of multi-rate VAT on luxury goods can be justified
within the framework of vertical equity. The study departs from the inherently
regressive nature of VAT, which is exacerbated by the rate increase from 11% to
12% under the Law on Tax Regulations Harmonization (Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan). As an objective tax levied at a flat rate, VAT lacks a
differentiation mechanism to ensure that higher-income groups bear a
proportionally greater tax burden on their luxury consumption.
This research employs a normative-empirical method with
a descriptive character. The approaches adopted are the statutory approach and
the conceptual approach. Secondary data, consisting of primary, secondary, and
tertiary legal materials, were collected through library research and analyzed
qualitatively.
The findings indicate that multi-rate VAT is more
structurally coherent with the foundational logic of VAT than exemption
mechanisms, as the input–output tax credit chain remains intact, whereas
exemptions sever the credit chain and give rise to cascading effects. The
distortions generated by multi-rate VAT on luxury goods are limited in scope,
given that demand among high-income groups is price-inelastic, consistent with
Ramsey's inverse elasticity rule. Such distortions are justifiable provided
three cumulative conditions are satisfied: tariff differentiation grounded in
economic capacity, proportionality of the tax burden, and regulatory legitimacy
in accordance with Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. Nevertheless, Minister of Finance Regulation No. 131 of 2024 (PMK
131/2024) has yet to fulfill the third condition. In view of VAT's inherent
limitations as a direct redistribution instrument, multi-rate VAT on luxury
goods is more appropriately positioned as a complementary revenue instrument to
finance well-targeted social expenditure programs.
Kata Kunci : Multitarif PPN, Regresivitas Pajak, Barang Mewah, Keadilan Pajak, Netralitas Pasar, Rantai Kredit Pajak, Redistribusi Komplementer