Laporkan Masalah

The Normative Implications of the Waiver to the Right to Legal Counsel in the Indonesian Criminal Procedure Code

Rayya Annaja Herteniza, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji implikasi normatif dari pelepasan hak terhadap ha katas pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perlindungan hak terdakwa atas peradilan yang adil. Penelitian memasukanunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas dengan menganalisis Pasal 154 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berdasarkan Pasal 14 ICCPR, standar peradilan yang adil, serta praktik perbandingan dari Uni Eropa, Spanyol, Bulgaria, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Penelitian ini menemukan bahwa rumusan Pasa 154 ayat (4) dan (5) saat ini masih belum memadai karena hanya mensyaratkan penolakan terhadap pemberi bantuan hukum untuk dibuktikan dengan berita acara, tanpa secara tegas memastikan bahwa pelepasan hak tersebur dilakukan secara sukarela, dengan pengetahuan yang cukup, dan dengan pemahaman yang memadai. Undang-undang tersebut juga belum mewajibkan pejabat yang berwenang untuk menjelaskan akibat hukum dan praktis dari melanjutkan proses pengadilan pidana tanpa didampingi pemberi bantuan hukum. Selain itu, ketentuan tersebut juga belum mengatur pengawasan oleh pengadilan, penilaian terhadap unsur kesukarelaan, maupun kemungkinan untuk mencabut pelepasan hak pada setiap proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa pelepasan hak terhadap ha katas pemberi bantuan hukum perlu diatur lebih lanjut dengan memasukkan perlindungan substantif. Dengan memasukan perlindungan substantif, pelepasan hak tidak hanya berfungsi sebagai penolakan formal yang dicatat dalam berita acara, tetapi juga sebagai keputusan hukum yang sah dan tetap menghormati hak terdakwa atas peradilan yang adil. 

This research examines the normative implications of the waiver of the right to legal counsel under Article 154 Paragraph (4) and (5) of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code toward the protection of defendant’s right to fair trial. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and limited comparative approaches by analysing Article 154 Paragraph (4) and (5) of Law No. 20 of 2025 in light of Article 14 of the ICCPR, fair trial standards, and comparative practices from the European Union, Spain, Bulgaria, the United Kingdom, the United States, and Canada. The research finds that the current formulation of Article 154 Paragraph (4) and (5) is insufficient because it only required the refusal of legal counsel to be evidenced by an official record without expressly ensuring that the waiver is made voluntarily, knowingly, and intelligently. The law also does not obligate the relevant authority to explain the legal and practical consequences of proceeding without legal counsel. Furthermore, it does not regulate judicial oversight, assessment of voluntariness, or the possibility of revoking the waiver at any stage of the proceedings. Therefore, this research argues that the waiver of the right to legal counsel should be further regulated by incorporative substantive safeguards. By incorporating the safeguards, the waiver would not merely function as a formal refusal recorded in an official record, but as a valid legal decision that respects the defendant’s right to fair trial. 

Kata Kunci : pelepasan hak, hak atas pemberi bantuan hukum, peradilan yang adil, hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

  1. S1-2026-492300-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492300-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492300-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492300-title.pdf