Laporkan Masalah

Workplace Sexual Harassment Reporting Mechanism: Some Empirical Samples from Indonesia

Indyra Radhiyana Nur Ashia Afriandy, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah bergerak menuju pembentukan kerangka hukum yang lebih baik untuk menangani pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan kerja. Namun, terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 (Kepmenaker No. 88/2023), pelecehan seksual di tempat kerja masretaliasii permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji empat tempat kerja di Indonesia untuk mencari bagaimana mekanisme pelaporan dijalankan guna mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Metode normatif digunakan untuk membangun kerangka hukum berdasarkan UU TPKS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP, serta Kepmenaker No. 88/2023. Metode empiris dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat karyawan dari empat perusahaan di industri perbankan di Jakarta, guna mengetahui mekanisme pelaporan di masing-masing tempat kerja..

Keempat perusahaan telah memiliki mekanisme pelaporan yang mencakup unit penanganan, proses investigasi, serta perlindungan terhadap identitas pelapor. Akan tetapi, kesenjangan yang konsisten ditemukan adalah tidak adanya rehabilitasi psikologis yang terstruktur bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mekanisme pelaporan bergantung pada sejauh mana mekanisme tersebut dirancang untuk melindungi korban dan pelapor melalui saluran anonim, badan investigasi independen, dan perlindungan anti-retaliasi. Variabel tersebut diperlukan agar mekanisme pelaporan mampu mengganggu kondisi organisasi yang memungkinkan pelecehan seksual terus berlangsung. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme pelaporan melalui perundang-undangan perlu mencerminkan perspektif viktimologi dengan adanya: perlindungan korban melalui prosedur berbasis trauma dan rehabilitasi wajib, perlindungan pelapor dari retaliasi pekerjaan dan sosial, dan akuntabilitas perusahaan melalui pemberian sanksi atas ketidakpatuhan.

Over the past decade, Indonesia has moved toward building a better legal framework to address sexual harassment, including those that occur in workplaces. However, in spite of the existing Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence (UU TPKS) and Ministry of Manpower Decision No. 88 of 2023 (Kepmenaker No. 88/2023), workplace sexual harassment continues to become a problem. Thus, this research investigates 4 workplaces in Indonesia to explore how sexual harassment reporting mechanism works to identify possible gaps between the normative framework and its implementation.

This research employs a normative-empirical method. The normative method is used to build the legal framework around UU TPKS, Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedural Code, and Kepmenaker No. 88/2023. The empirical method draws on semi-structured interviews with four employees from four banking-sector companies in Jakarta, exploring the sexual harassment reporting mechanisms in their respective workplaces.

All four companies have a reporting mechanism with a designated handling unit, an investigation process, and protection of the whistleblower’s identity. A consistent gap across all four companies is the absence of structured psychological rehabilitation. This research concludes that the workings of a reporting mechanism depend on whether it is designed to protect victims and whistleblowers through anonymous channels, an independent investigating body, and enforceable anti-retaliation protections. These variables are required for a reporting mechanism to disrupt organizational conditions that allow sexual harassment to persist. Improving mandatory reporting mechanisms through laws and regulations should reflect the victimology perspective, which requires reform across three dimensions: victim protection through trauma-informed procedures and mandatory rehabilitation, whistleblower protection against work-related and social retaliation, and corporate accountability through sanctions for non-compliance.

Kata Kunci : workplace sexual harassment, reporting mechanism, whistleblower, victimology, Indonesia

  1. S1-2026-498250-abstract.pdf  
  2. S1-2026-498250-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-498250-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-498250-title.pdf