Penerapan Pengawasan Kepatuhan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Briananda Rizaldi Muhammad, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.si.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024 serta mengkaji penerapan kegiatan pasca pengawasan hingga pengenaan sanksi administratif berdasarkan temuan hasil pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Surat Edaran AHU.UM.01.01-1239 dengan praktik pengawasan kepatuhan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan kepatuhan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan langsung (on-site) terhadap notaris dengan tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi, yang meliputi tahapan entry meeting, pengumpulan dan penelitian dokumen, pengujian transaksi pengguna jasa, serta exit meeting. Namun demikian, terdapat pengawasan kepatuhan secara tidak langsung (off-site) yang tidak dilaksanakan, sehingga pendekatan pengawasan berbasis risiko belum diterapkan secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam ketentuan SE 1239 dan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force. Selain itu, dalam tahap pasca pengawasan kepatuhan ditemukan bahwa mekanisme pemantauan dan pelaksanaan komitmen telah dijalankan terhadap sebagian besar notaris, namun terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi administratif berupa pemblokiran akun Administrasi Hukum Umum (AHU), yang tidak secara eksplisit diatur dalam kerangka sanksi administratif dalam SE 1239 maupun peraturan perundang-undangan terkait. Kondisi ini menunjukan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan dan penerapannya, yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam penegakan kewajiban PMPJ oleh notaris.
This study aims to analyze the implementation of compliance supervision regarding the application of the Principle of Knowing your Customer (PMPJ) by notaries in the Special Region of Yogyakarta in 2024, as well as to examine post-supervision measures up to the imposition of administrative sanctions based on the findings of such supervision. This research is motivated by the discrepancy between the normative provisions set fourth in the Circular Letter Number AHU.UM.01.01-1239 and the actual practice of compliance supervision carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta.
This research employed normative juridical and empirical juridical methods using both primary and secondary data. Primary data were collected through interviews with respondents and informants, while secondary data were obtained from relevant legal materials and academic literature. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively to systematically illustrate the study's findings.
The findings indicate that compliance supervision regarding the implementation of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) in 2024 was carried out through an on-site supervisory mechanism for notaries categorized as high-risk and very high-risk, encompassing the stages of entry meetings, document collection and examination, testing of service user transactions, and exit meetings. however, indirect off site compliance supervision was not conducted, resulting in a risk-based supervisory approach that has not been implemented comprehensively as stipulated in Circular Letter No.AHU.UM.01.01-1239 and the international standards established by the Financial Action Task Force (FATF). Furthermore, in the post-compliance supervision stage, it was found that the monitoring mechanism and the implementation of commitments had been carried out for the majority of notaries, yet there was an inconsistency in the imposition of administrative sanctions in the form of blocking access to the General Legal Administration (AHU) account, which is not explicitly provided for within the framework of administrative sanctions under Circular Letter No.AHU.UM.01.01-1239 or the relevant laws and regulations. This condition demonstrates a discrepancy between the regulatory framework and its implementation, which has implications for weakened legal certainty in the enforcement of notaries obligations concerning the implementation of PMPJ.
Kata Kunci : Notaries; Know Your Customer (KYC) Principle, Compliance Supervision, Money Laundering, Financial Action Task Force (FATF) International Standards.