Laporkan Masalah

IMPLEMENTASI PERATURAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA KEMASAN PANGAN YANG BEREDAR DI PERUMDA PASAR JAYA DKI JAKARTA

muhammad muda maghaska, Ninik Darmini

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya kepatuhan dari pelaku usaha serta pengawasan yang efektif dari berbagai pihak, termasuk institusi pengelola pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha terkait sertifikasi dna labelisasi halal, mengkaji tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban labelisasi halal, serta mengevaluasi implementasi sanksi hukum terhadap pelanggaran, khususnya pemalsuan label halal.

            Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui studi lapangan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan halal di lingkungan pasar yang di awasi oleh PD Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perumda Pasar Jaya telah menjalankan fungsi pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, namun efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek kepatuhan pelaku usaha. Tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha bersifat variatif, dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, pemahaman regulasi, dan pertimbangan ekonomi. Selain itu, penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran label halal secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya memerlukan penguatan koordinasi dan mekanisme pengawasan yang lebih optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem jaminan produk halal memerlukan sinergi antara regulator, pengelola pasar, pelaku usaha, dan konsumen dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

The obligation of halal certification as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires compliance from business actors and effective supervision from various parties, including market management institutions. This study aims to analyze the role of Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta in supervising and coaching business actors related to halal certification and labeling, assessing the level of legal compliance of business actors with halal labeling obligations, and evaluating the implementation of legal sanctions for violations, especially halal label forgery.

            This research is descriptive with a type of normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, supported by empirical data through field studies. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as the results of interviews and observations. The analysis was carried out qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the implementation of halal policies in the market environment supervised by PD Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta.

            The results of the study show that Perumda Pasar Jaya has carried out the function of coaching and socializing business actors, but the effectiveness of supervision still faces several obstacles, especially in the aspect of business actors' compliance. The level of legal compliance of business actors is varied, influenced by legal awareness factors, regulatory understanding, and economic considerations. In addition, the application of legal sanctions against violations of halal labels normatively has a strong legal basis, but its implementation requires strengthening coordination and more optimal supervision mechanisms. This research emphasizes that the success of the halal product assurance system requires synergy between regulators, market managers, business actors, and consumers in realizing legal certainty and consumer protection.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Labelisasi Halal, Perlindungan Konsumen, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha

  1. S2-2026-509448-abstract.pdf  
  2. S2-2026-509448-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-509448-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-509448-title.pdf