IMPLEMENTASI PERATURAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA KEMASAN PANGAN YANG BEREDAR DI PERUMDA PASAR JAYA DKI JAKARTA
muhammad muda maghaska, Ninik Darmini
2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Kewajiban sertifikasi halal
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal menuntut adanya kepatuhan dari pelaku usaha serta pengawasan yang
efektif dari berbagai pihak, termasuk institusi pengelola pasar. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta dalam
pengawasan dan pembinaan pelaku usaha terkait sertifikasi dna labelisasi halal,
mengkaji tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban labelisasi
halal, serta mengevaluasi implementasi sanksi hukum terhadap pelanggaran,
khususnya pemalsuan label halal.
Penelitian
ini bersifat Deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh
data empiris melalui studi lapangan. Sumber data terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dan observasi. Analisis
dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai
implementasi kebijakan halal di lingkungan pasar yang di awasi oleh PD Perumda
Pasar Jaya DKI Jakarta.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Perumda Pasar Jaya telah menjalankan fungsi
pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, namun efektivitas pengawasan
masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek kepatuhan pelaku usaha.
Tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha bersifat variatif, dipengaruhi oleh faktor
kesadaran hukum, pemahaman regulasi, dan pertimbangan ekonomi. Selain itu,
penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran label halal secara normatif telah
memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya memerlukan penguatan
koordinasi dan mekanisme pengawasan yang lebih optimal. Penelitian ini
menegaskan bahwa keberhasilan sistem jaminan produk halal memerlukan sinergi
antara regulator, pengelola pasar, pelaku usaha, dan konsumen dalam mewujudkan
kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
The obligation of halal certification as
stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires
compliance from business actors and effective supervision from various parties,
including market management institutions. This study aims to analyze the role
of Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta in supervising and coaching business actors
related to halal certification and labeling, assessing the level of legal
compliance of business actors with halal labeling obligations, and evaluating
the implementation of legal sanctions for violations, especially halal label
forgery.
This
research is descriptive with a type of normative legal research with a
legislative approach and a conceptual approach, supported by empirical data
through field studies. The data sources consist of primary, secondary, and
tertiary legal materials, as well as the results of interviews and
observations. The analysis was carried out qualitatively to obtain a
comprehensive understanding of the implementation of halal policies in the
market environment supervised by PD Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta.
The
results of the study show that Perumda Pasar Jaya has carried out the function
of coaching and socializing business actors, but the effectiveness of
supervision still faces several obstacles, especially in the aspect of business
actors' compliance. The level of legal compliance of business actors is varied,
influenced by legal awareness factors, regulatory understanding, and economic
considerations. In addition, the application of legal sanctions against
violations of halal labels normatively has a strong legal basis, but its
implementation requires strengthening coordination and more optimal supervision
mechanisms. This research emphasizes that the success of the halal product
assurance system requires synergy between regulators, market managers, business
actors, and consumers in realizing legal certainty and consumer protection.
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Labelisasi Halal, Perlindungan Konsumen, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha