KLAUSUL DENDA DALAM KONTRAK KONSTRUKSI ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF AUDIT PUBLIK DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: STUDI KASUS PROYEK X – PT ABC

resi aseanto, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat klausul denda dalam kontrak konstruksi di Anak Perusahaan BUMN serta merumuskan penyikapan yuridis dalam penerapannya ke depan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan sifat yuridis-analitis. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan praktisi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat klausul denda tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi oleh pertimbangan keadilan dan proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Agung. Dalam praktik, putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam sengketa, sedangkan hasil audit BPK tetap mengikat secara administratif terhadap kontrak sejenis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul kontrak yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga akuntabilitas keuangan negara.

This study examines the enforceability of penalty clauses (liquidated damages) in construction contracts of State-Owned Enterprises (SOEs) subsidiary from the perspectives of contract law, public audit, and judicial interpretation. The research aims to analyses the legal position of penalty clauses and to formulate appropriate legal approaches for their application in future SOE construction contracts.

This research employs a normative-empirical legal method with a juridical-analytical approach. The normative analysis focuses on legal principles, statutory regulations, and court decisions, while the empirical aspect is conducted through document analysis and interviews with relevant practitioners.

The findings indicate that the enforceability of penalty clauses is not absolute and may be limited by judicial considerations of fairness and proportionality. Supreme Court decisions serve as the final and binding basis for resolving disputes, while BPK audit findings remain administratively binding for similar contracts. Therefore, SOEs are required to formulate more adaptive contract clauses to ensure legal certainty while maintaining public accountability.

Kata Kunci : klausul denda, kontrak konstruksi, AP BUMN, audit BPK, putusan Mahkamah Agung