Politik Hukum Pembaharuan Syarat Pailit Demi Tercapainya Asas Keadilan

Anggiat Johanes M, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik-praktik penerapan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya dalam Pasal 2, mendeskripsikan tentang tes insolvensi dan memberikan alternatif mekanisme baru, serta mendorong pembaharuan syarat permohonan pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Cara memperoleh data dengan studi pustaka, wawancara, dan melakukan pencaharian melalui internet. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan komparatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis serta memberikan preskriptif. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, pada praktik penerapan UU No. 37 Tahun 2004, sering terjadi inkonsistensi yang mengakibatkan ketidakadilan dan tingginya permohonan pailit, Pasal 2 yang terlalu sederhana dan tidak memuat minimal jumlah utang merupakan salah satu faktor, dan Pasal 8 membuka ruang bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi. Kedua, tes insolvensi secara politik hukum tidak berkeadilan dan tidak bermanfaat apabila diterapkan, sehingga penulis menawarkan konsep yang lebih berkeadilan, di mana penulis memberikan nama “Pra-Pailit”. Ketiga, untuk mencapai perlindungan yang berkeadilan dapat dilakukan politik hukum pembaharuan khususnya mengenai syarat permohonan pailit Pasal 2. Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan teori dari Friedman, yaitu dari sisi struktur pemahaman dan moral, Hakim dan Kurator, secara substansi tidak ada batas mininmal utang seperti beberapa negara lain, dan secara budaya, Hakim  cenderung melihat dari sisi terpenuhi atau tidaknya syarat permohonan pailit, tanpa mempertimbangkan apakah ada dampak bagi kreditor lain, atau keterkaitan dengan persaingan usaha, atau keterkaitan dengan kondisi ekonomi suatu Negara.

Kata kunci: Pembaharuan Syarat Pailit, Tes Insolvensi, Pra-Pailit, Keadilan

The purpose of this research is to identify and analyze the implementation practices of Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), specifically regarding Article 2, to describe the insolvency test and provide an alternative for a new mechanism, as well as to encourage the reform of the requirements for bankruptcy petitions.

This research is a normative-empirical legal research. The method of obtaining data is through library research, interviews, and internet searches. The research approaches are the conceptual approach, case approach, statutory approach, historical approach, political approach, and comparative approach. Data analysis was qualitative methods, presented descriptively and analytically, while providing prescriptive insights. The method of conclusions is conducted inductively.

The conclusions of this research are: First, in the implementation practice of Law No. 37 of 2004, inconsistencies frequently occur, resulting in injustice and a high volume of bankruptcy petitions. Article 2, which is overly simplistic and does not regulate a minimum debt threshold, constitutes one of the contributing factors, while Article 8 allows judges the discretion to grant bankruptcy petitions if facts or circumstances summarily prove that the bankruptcy requirements have been met. Second, the insolvency test from a legal-political perspective, yields unfair results and no benefit if implemented. The author introduces a more just alternative concept named “Pra-Pailit” or “Pre-Bankruptcy”. Third, to achieve equitable protection, a legal policy reform can be pursued, particularly regarding the bankruptcy petition requirements in Article 2. To analyze, the Author applies Friedman’s legal system theory: legal structure, regarding the understanding and morality of Judges and Receivers; legal Substance, the absence of a minimum debt threshold unlike in several other countries; and legal culture, the tendency of judges to focus solely on whether the bankruptcy petition requirements are met, without considering the impact on other creditors, or its correlation with business competition and the nation’s economic conditions.

Kata Kunci : Pembaharuan Syarat Pailit, Tes Insolvensi, Pra-Pailit, Keadilan