Tinjauan "Pemutihan" Status Pekerja PKWT yang Telah Melewati Jangka Waktu Maksimal PKWT pada PT XYZ dan Akibat Hukumnya

Dirga Adil Fauzan, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik "pemutihan" status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah melewati jangka waktu maksimal PKWT pada PT XYZ, serta menganalisis akibat hukum dan upaya bagi pekerja PKWT yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan jenis gabungan normatif-empiris, yaitu dengan menganalisis norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan praktik yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara responden), kemudian dianalisis secara kualititatif. Kesimpulan ini diperoleh melalui pendekatan deduktif setelah dilakukan pembahasan.

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa Putusan MK mengenai batas maksimal PKWT 5 tahun bersifat final, binding, dan erga omnes. Namun, PT XYZ melanggar putusan ini melalui praktik "pemutihan" dengan menyisipkan masa outsourcing demi menghindari konversi pekerja menjadi PKWTT. Pelanggaran yang memicu constitutionalism justice delay ini berakibat hukum pada beralihnya status pekerja menjadi PKWTT demi hukum. Pekerja yang dirugikan dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, tripartit, hingga Pengadilan Hubungan Industrial) dengan menjadikan Putusan MK sebagai bukti atau landasan hukum utama.

This research aims to determine and analyze the practice of "whitewashing" the status of Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) workers who have exceeded the maximum PKWT duration at PT XYZ, as well as analyze the legal consequences and remedies for the aggrieved PKWT workers.

This research employs a mixed normative-empirical approach by analyzing applicable legal norms and their practical implementation. The nature of this research is descriptive, aiming to explain the execution of the Constitutional Court Decision concerning the investigated practice. Data were collected through library research and field studies (respondent interviews), and subsequently analyzed qualitatively. The conclusions in this study were drawn using a deductive approach following a comprehensive analysis.

Based on the research, it is concluded that the Constitutional Court Decision regarding the 5-year maximum limit for PKWT is final, binding, and erga omnes. However, PT XYZ violated this decision through the "whitewashing" practice by inserting an outsourcing period to avoid converting the workers to Permanent Employment Contracts (PKWTT). This Violation, which triggers a constitutionalism justice delay, legally results in the transition of the workers' status to PKWTT is null and void. The harmed workers may pursue the industrial relations dispute resolution mechanism (bipartite, tripartite, up to the Industrial Relations Court) by utilizing the Constitutional Court Decision as the primary evidence or legal basis.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, PKWT, "Pemutihan" status pekerja, jangka waktu maksimal PKWT, PT XYZ, kepastian hukum.