KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM DINAMIKA KONFLIK : STUDI KASUS KETEGANGAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ADAT SUKU MARIND DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN

GEORGE NELES SARIBULAN, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Implementasi kebijakan Food Estate di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tidak hanya memunculkan konflik antara negara, korporasi, dan masyarakat adat, tetapi juga menghasilkan konflik internal di dalam masyarakat adat Suku Marind. Pola ini berbeda dari kecenderungan dominan dalam studi Food Estate yang lebih banyak menyoroti konflik vertikal, persoalan agraria, lingkungan, dan ketahanan pangan. Penelitian ini berupaya menjelaskan konflik internal masyarakat adat melalui perspektif komunikasi implementasi kebijakan Philip Kotler (1989) dengan mengoperasionalkan tujuh dimensi komunikasi, yaitu product, price, place, promotion, personnel, presentation, dan process. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana komunikasi kebijakan mempengaruhi konflik internal masyarakat adat Suku Marind dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tunggal kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 37 informan yang terdiri atas masyarakat adat Suku Marind kelompok pro dan kontra Food Estate, pemerintah daerah, perusahaan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil, serta melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles et al. (2013) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Food Estate berlangsung secara tidak setara, parsial, tidak transparan, dan tidak partisipatif. Ketimpangan komunikasi tercermin dalam distribusi informasi yang tidak merata, dominasi aktor tertentu dalam pengendalian informasi dan pengambilan keputusan, serta minimnya pelibatan masyarakat adat dalam implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menghasilkan perbedaan penafsiran terhadap tujuan, manfaat, dan konsekuensi kebijakan yang berkembang menjadi perbedaan sikap, fragmentasi sosial, dan konflik internal. Dari tujuh dimensi komunikasi yang dianalisis, dimensi process merupakan dimensi yang paling dominan karena menjadi ruang utama tempat berbagai persoalan komunikasi diterjemahkan ke dalam praktik implementasi kebijakan. Konflik internal masyarakat adat Suku Marind terbaca sebagai konsekuensi struktural dari komunikasi kebijakan yang berlangsung secara timpang sehingga menghasilkan distribusi informasi yang tidak merata, perbedaan penafsiran, dan fragmentasi sosial di dalam komunitas masyarakat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian informasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna dan relasi kuasa yang mempengaruhi dinamika konflik sosial. Temuan penelitian menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan, partisipatif, setara, dan menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC/PADIATAPA) dalam implementasi kebijakan pembangunan di wilayah masyarakat adat.

The implementation of the Food Estate policy in Merauke Regency, South Papua Province, has not only generated conflicts between the state, corporations, and Indigenous communities, but has also produced internal conflicts within the Marind Indigenous community. This pattern differs from the dominant tendency in Food Estate studies, which primarily focus on vertical conflicts, agrarian issues, environmental concerns, and food security. This study seeks to explain internal Indigenous conflict through Philip Kotler’s (1989) policy implementation communication perspective by operationalizing seven communication dimensions: product, price, place, promotion, personnel, presentation, and process. The research question addressed is: how does policy communication influence internal conflict within the Marind Indigenous community in the implementation of the Food Estate policy in Merauke Regency, South Papua Province.This study employs a qualitative single-case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 37 informants consisting of pro- and anti-Food Estate Marind Indigenous community members, local government officials, company representatives, religious leaders, and civil society organizations, as well as through document analysis and field observation. Data were analyzed using Miles et al.’s (2013) qualitative data analysis technique, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that Food Estate policy communication was conducted in an unequal, partial, non-transparent, and non-participatory manner. Communication inequalities were reflected in the uneven distribution of information, the dominance of certain actors in controlling information and decision-making processes, and the limited involvement of Indigenous communities in policy implementation. These conditions generated differing interpretations of the policy’s objectives, benefits, and consequences, which evolved into divergent attitudes, social fragmentation, and internal conflict. Among the seven communication dimensions analyzed, the process dimension emerged as the most dominant, serving as the primary arena through which various communication problems were translated into policy implementation practices. Internal conflict within the Marind Indigenous community can therefore be understood as a structural consequence of unequal policy communication, resulting in uneven access to information, divergent interpretations, and social fragmentation within the community. This study demonstrates that policy communication functions not only as an instrument for information dissemination but also as an arena for the production of meaning and power relations that shape social conflict dynamics. The findings underscore the importance of transparent, participatory, and equitable policy communication that respects the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in the implementation of development policies in Indigenous territories.

Kata Kunci : komunikasi kebijakan, implementasi kebijakan, konflik internal, masyarakat adat Suku Marind, Food Estate.