Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan Hukum ini memiliki tujuan akhir untuk mengetahui dan menganalisis relevansi program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi Tanah Kas Kalurahan (TKK) di DIY.
Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif–empiris yang diperoleh melalui hasil studi pustaka serta pelaksanaan mekanisme wawancara melalui responden dan narasumber. Analisis penelitian selanjutnya dilakukan secara kualitatif disajikan dengan menguraikan secara deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami Penulisan Hukum ini secara komprehensif.
Hasil Penelitian yang Penulis temukan antara lain, pertama, aspek penyebab tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan erat kaitannya dengan penyalahgunaan pemanfaatan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diantaranya diakibatkan dari adanya celah hukum dari Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan. Kedua, program Jaksa Garda Desa melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 menjadi sarana kebijakan non-penal perihal pencegahan tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan utamanya dalam pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan, sinergitas pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta turut menutup celah hukum dari Peraturan Gubernur a quo. Ketiga, Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi DIY telah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, kemudian Program Jaksa Garda Desa dapat dikualifikasikan sebagai program pencegahan tindak pidana yang berkesesuaian dengan indikator melalui indikator kebijakan non-penal, dengan catatan terdapat kendala dalam pengimplementasian berupa kurangnya personil serta keterbatasan anggaran.
This legal research aims to determine and analyze the relevance of the Jaksa Garda Desa program services provided by the High Prosecutor’s Office of the Special Region of Yogyakarta within the scope of preventing criminal acts of corruption involving Sub-District Land Property in the Special Region of Yogyakarta.
This legal research employs a normative-empirical method, utilizing data obtained from literature reviews and interviews conducted with respondents and key informants. The analysis is subsequently carried out qualitatively and presented through a systematic descriptive elaboration, thereby enabling readers to easily comprehend this legal study comprehensively.
The findings of this research indicate the following, First, the causative factors of corruption in the utilization of Sub-District Land Property are closely linked to the abuse of utilization, weak oversight, and low public legal awareness, partially driven by legal loopholes within the Peraturan Gubernur governing such property. Second, the Jaksa Garda Desa program, institutionalized through Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, serves as a non-penal policy instrument for preventing corruption in the utilization of Sub-District Land Property. It functions primarily to mitigate misappropriation, enhance supervisory synergy, elevate public legal awareness, and address the legal loopholes within the Peraturan Gubernur a quo. Third, the implementation of the Jaksa Garda Desa program by the High Prosecutor’s Office of Yogyakarta Special Region aligns with Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Evaluated through the indicators of crime prevention and non-penal policy, the program demonstrates substantial alignment with said indicators in its implementation of Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, although its comprehensive execution is still hampered by personnel shortages and budgetary constraints.
Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Tanah Kas Kalurahan, Jaksa Garda Desa, Daerah Istimewa Yogyakarta.