PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA: PERBANDINGAN PENGATURAN WAKTU KERJA DI DALAM PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Mega Juniar Puspitasari, Prof. Dr. Ari Hernawam, S.H., M.Hum
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum pengaturan waktu kerja PRT di dalam PERGUB DIY No. 31/2010 dan PERWAL Kota Yogyakarta No. 48/2011 dengan PERMENAKER No. 2/2015 serta mekanisme pelindungan hukum PRT terhadap waktu kerja layak di dalam tiga peraturan tersebut.
penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan alat berupa studi dokumen. penelitian normatif ini didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan alat berupa pedoman wawancara. hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif.
hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan normatif yang sistematis antara regulasi daerah di Yogyakarta dengan aturan tingkat pusat. meskipun ketiga instrumen hukum tersebut selaras, namun ketiganya sama sekali tidak menetapkan batas maksimal jam kerja kuantitatif serta mengabaikan regulasi lembur dan kompensasinya. PERGUB DIY No. 31/2010 lebih progresif karena merinci jenis cuti berbasis gender (cuti haid dan melahirkan), sementara PERMENAKER No. 2/2015 hanya mengaturnya secara abstrak. di sisi lain, dalam hal waktu istirahat, PERMENAKER No. 2/2015 mencantumkan hak "istirahat yang cukup" namun multitafsir, sedangkan regulasi daerah Yogyakarta mengalami kekosongan aturan terkait hak istirahat harian maupun mingguan. mekanisme pelindungan hukum yang ada masih bersifat preventif-persuasif dan administratif, bukan represif-mengikat. pasca-disahkannya UU No. 20 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), diperlukan rekonstruksi substansi dan peningkatan derajat regulasi daerah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) agar memiliki legitimasi penegakan hukum dan sanksi yang lebih kuat.
The purpose of this research is to examine and analyze the legal comparison of the regulation of working hours for domestic workers (PRTs) under the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Governor Number 31 of 2010 and the Yogyakarta Mayor Regulation Number 48 of 2011 with the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015, as well as the mechanisms of legal protection for domestic workers in ensuring decent working hours within these three regulatory frameworks.
This research is a normative juridical study with a descriptive analysis approach. The normative research was conducted through a literature review to obtain secondary data from various legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, using document study as the main instrument. This normative approach is supported by interviews with competent informants in the relevant field, conducted using interview guidelines. The research finding was analyzed qualitatively and presented descriptively.
The results of this study reveal a systematic normative gap between local regulations in Yogyakarta and central government rulers. Although all three legal instruments align in certain aspects, they entirely fail to establish a quantitative maximum limit for working hours and neglect overtime regulations and its compensation. PERGUB DIY No. 31/2010 is found to be more progressive by specifically detailing gender-based leave (menstrual and maternity leave), whereas PERMENAKER No. 2/2015 only addresses it abstractly. Conversely, regarding rest periods, PERMENAKER No. 2/2015 includes the right to "adequate rest"-which remains subject to multiple interpretations - while Yogyakarta's local regulations suffer from a legal vacuum regarding both daily and weekly rest rights. The existing legal protection mechanisms remain preventive-persuasive and administrative rather than repressive-binding. Following the enactment of Law No. 2 of 2026 concerning the Protection of Domestic Workers (UU PPRT), it is imperative to reconstruct the substance and elevate the status of local regulations into Regional Regulations (Peraturan Daerah/PERDA) to secure stronger law enforcement legitimacy and statutory sanctions.
Kata Kunci : Pelindungan Hukum, PRT, Waktu Kerja, Perbandingan Regulasi, Ketenagakerjaan