PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK TERKAIT PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 525/PID.SUS/2024/PN JKT. TIM)

Adam Nurachmad Gagak Pranolo, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI

 

      Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab bank sebagai pengendali data pribadi. Utamanya pada kewajiban hukum bank dalam menjaga data pribadi nasabah dari upaya menembus sistem perbankan dengan menggunakan KTP Palsu. Mengevaluasi bentuk pelindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan berdasarkan unsur-unsur yang tertuang dalam putusan. Hal ini krusial untuk menjamin hak pelindungan data pribadi dan keamanan uang masyarakat di lembaga perbankan terpenuhi.

 

      Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptis analitis dengan mengacu pada pendekatan kasus serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kelalaian bank atas sistem keamanan datanya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab perdata. Fakta persidangan terungkap adanya kelemahan pengawasan internal yang mengakibatkan pegawai auditor leluasa menyalin data pribadi nasabah ke perangkat penyimpanan eksternal untuk digunakan secara melawan hukum. Bank terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pembatasan akses pengunduhan tersebut. Kelemahan mekanisme pengawasan data internal bank ini menjadi penyebab utama terjadinya kerugian bagi pemilik rekening yang sah.

 

      Hal ini menegaskan bank wajib mengganti kerugian nasabah akibat tindakan melawan hukum. Pertimbangan majelis hakim menjadi dasar hukum bagi nasabah guna melaksanakan upaya hukum untuk memulihkan hak atas kerugian finansial dan dampak psikologis. Pengakuan kerugian tersebut perlu mengadopsi gagasan European Union (EU) yang mewajibkan kompensasi tanpa batasan pembuktian penderitaan yang dialami korban. Pelindungan bagi nasabah semakin diperkuat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Percepatan pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) juga menjadi rekomendasi penting guna menjamin rasa aman atas pelindungan data pribadi di masa depan.

      This research aims to analyse the bank’s responsibility as a personal data controller. It primarily focuses on the bank’s legal obligation to safeguard customers’ personal data from attempts to breach the banking system using fake Identity Cards (KTP). It evaluates the forms of legal protection for aggrieved customers based on the elements stipulated in the court decision. This is crucial to ensure the fulfilment of the right to personal data protection and the security of public funds in banking institutions.

 

      This study is normative legal research of descriptive-analytical nature, utilizing a case approach and qualitative analysis. Based on the research findings, the bank’s negligence regarding its data security system fulfils the elements of an unlawful act or tort, giving rise to civil liability. Court facts revealed weaknesses in internal supervision that allowed an auditor to freely copy customers’ personal data to external storage devices for unlawful use. The bank was proven negligent in executing its function to restrict such download access. This weakness in the bank’s internal data supervision mechanism is the primary cause of the losses suffered by legitimate account holders.

 

      This affirms that the bank is obligated to compensate for the customers’ losses resulting from the unlawful act. The judges’ considerations serve as a legal basis for customers to pursue legal remedies to restore their rights regarding financial losses and psychological impacts. The recognition of such damages needs to adopt the European Union (EU) concept, which mandates compensation without a strict threshold of proof for the victim’s suffering. Customer protection is further strengthened through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Sector (LAPS SJK), supervised by the Financial Services Authority (OJK). Accelerating the establishment of the Personal Data Protection Supervisory Agency (LPPDP) is also critical recommendation to ensure a sense of security regarding personal data protection in the future. 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Data Pribadi, KTP Palsu, dan Pelindungan Nasabah Bank.