Laporkan Masalah

Kedudukan Hukum Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Siri Terhadap Harta Waris Pewaris Ditinjau Berdasarkan Asas Ijbari (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl

Nabella Salsa Diena, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H.,M.SI

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan istri dan anak dalam perkawinan poligami siri dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak dalam perkawinan poligami siri sebagai ahli waris atau penerima wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj  dan 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl ditinjau berdasarkan asas ijbari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang salah satunya didapatkan dari Putusan Pengadilan. Penelusuran data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kedudukan istri dari perkawinan poligami siri tidak diakui sebagai istri sah sehingga ia tidak berhak mewaris, namun atas dasar keadilan dan kemashlahatan hakim dapat memberikan wasiat wajibah. Sementara bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga baginya hanya berlaku wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kedua, pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri pada perkawinan poligami siri dalam Putusan Nomor 547 Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan 183 Pengadilan Agama Muara Bulian telah sesuai dengan ketentuan asas ijbari sebab istri tidak dapat mewaris karena perkawinan dianggap tidak sah. Namun, dalam menentukan kedudukan anak dalam perkawinan poligami siri, hakim belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan asas ijbari. Hakim menilai bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada terpenuhinya ketentuan dalam syara' agama Islam dan menganggap pencatatan hanya bersifat kewajiban administratif, sehingga anak dari perkawinan poligami siri pada Putusan Nomor 547 Pengadilan Agama Ujung Tanjung tetap dikategorikan sebagai ahli waris.

This study aims to identify and analyze the legal status of wives and children iin unregistered polygamous marriages under SEMA Number 3 of 2018, SEMA Number 2 of 2019, adn SEMA Number 3 of 2023. In addition, this study also examines the judges' considerations in determining the status of wives and children from an unregistered polygamous marriages as heirs or recipients of wasiat wajibah in Religious Court Decision Number 547/Pdt.G/2023/PA.Utj and 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl based on the principle of ijbari.

This research is a normative legal research. The data used are secondary data, including Religious Court Decisions. Data collection was conducted through library research and interviews with relevant sources. The collected data were processed and analyzed qualitatively, followed by descriptive conclusions in accordance with formulated research problems.

The results of this study can be concluded as follows. First, the status of a wife in an unregistered polygamous marriage is not recognized as a lawful wife. Therefofre, the wife is not entitled to inherit. However, based on judges' considerations of justice and public benefit (mashlahah), judges may grant her wasiat wajibah as regulated in SEMA Number 3 of 2023. Second, the judges' considerations in determining the status of wives in an unregistered polygamous marriage in Religious Court Decision Number 547/Pdt.G/2023/PA.Utj and 183/Pdt.G/2023/PA.Mbl are consisent with the principle of ijbari. The wives are note entitled to inherit because of the marriages are considered legally invalid. However, in determining teh status of children from an unregistered polygamous marriages, the judges' considerations are not entirely aligned with the principle of ijbari. The judges considered that the validity of marriage was sufficiently based on complicance with Islamic religious requirements and viewed marriage registration merely as an administrative obligation. Consequently, the children from unregistered polygamous marriage in Religious Court Decisions Number 547/Pdt.G/2023/PA.Utj was still categorized as an legal heirs. 

Kata Kunci : Asas Ijbari, Kedudukan Hukum, Poligami Siri

  1. S2-2026-495216-abstract.pdf  
  2. S2-2026-495216-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-495216-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-495216-title.pdf