ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM TELEKOLEKTING TERHADAP RISIKO LIKUIDITAS DANA JAMINAN SOSIAL DENGAN KOLEKTABILITAS IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA BPJS KESEHATAN

NISKALASARI, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA

2026 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Keberlanjutan finansial Dana Jaminan Sosial (DJS) menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan menghadapi tantangan berupa tingginya tunggakan iuran peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang berpotensi mengganggu stabilitas penerimaan iuran dan meningkatkan risiko likuiditas DJS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan mengimplementasikan Program Telekolekting sebagai strategi penagihan aktif kepada peserta menunggak. Namun demikian, efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kolektabilitas iuran serta implikasinya terhadap risiko likuiditas belum dibuktikan secara empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan data panel dari 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan selama periode 2020 hingga 2024 dan didukung wawancara dalam penyusunan indeks efektivitas telekolekting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program telekolekting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kolektabilitas iuran PBPU. Kolektabilitas iuran PBPU terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas DJS BPJS Kesehatan. Sementara itu, pengaruh langsung efektivitas telekolekting terhadap risiko likuiditas tidak terbukti signifikan secara statistik. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa kolektabilitas iuran PBPU berperan sebagai pemediasi penuh dalam hubungan antara efektivitas telekolekting dan risiko likuiditas DJS. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program telekolekting tidak hanya ditentukan oleh tingginya aktivitas penagihan, tetapi terutama oleh kemampuannya dalam mendorong realisasi pembayaran iuran peserta.

The financial sustainability of the Social Health Insurance Fund (Dana Jaminan Sosial/DJS) is essential to maintaining the continuity of Indonesia’s National Health Insurance (JKN) program. In practice, BPJS Kesehatan continues to face challenges arising from high contribution arrears among Non-Wage Worker (PBPU) participants, which may weaken contribution revenue stability and increase the liquidity risk of the DJS fund. To address this issue, BPJS Kesehatan implemented the Telecollecting Program as an active collection strategy for participants with overdue contributions. Nevertheless, empirical evidence regarding the effectiveness of the program in improving contribution collectability and mitigating liquidity risk remains limited.This study employed a mixed methods approach using panel data from 126 BPJS Kesehatan branch offices during the 2020–2024 period, supported by interviews in developing the telecollecting effectiveness index. The findings indicate that the effectiveness of the Telecollecting Program has a positive and significant effect on PBPU contribution collectability. In turn, PBPU contribution collectability has a negative and significant effect on the liquidity risk of the BPJS Kesehatan Social Health Insurance Fund. Meanwhile, the direct effect of telecollecting effectiveness on liquidity risk was not statistically significant. Mediation testing further demonstrates that PBPU contribution collectability fully mediates the relationship between telecollecting effectiveness and DJS liquidity risk. These findings suggest that the success of the Telecollecting Program is determined not merely by the intensity of collection activities, but primarily by its ability to encourage the realization of participant contribution payments.

Kata Kunci : Telekolekting, Kolektabilitas Iuran, Risiko Likuiditas, Dana Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan.