Melokalisasi Tata Kelola Digital: Adaptasi Indonesia terhadap Norma Digital Silk Road Tiongkok

Sinung Wikunto, Dr. Suci Lestari Yuana, MIA

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisis strategi Indonesia dalam merespons norma tata kelola digital Tiongkok yang disebarluaskan melalui inisiatif Digital Silk Road (DSR). Fokus utama penelitian ini adalah menjawab mengapa strategi lokalisasi menjadi bentuk dominan yang dipilih Indonesia dalam proses adopsi norma-norma tersebut, alih-alih melakukan adopsi penuh atau penolakan total. Dengan menggunakan kerangka teori lokalisasi norma dari Amitav Acharya, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma kunci Tiongkok, seperti kedaulatan siber, multilateralisme, dan keseimbangan antara pembangunan dan keamanan, diadaptasi ke dalam konteks domestik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi lokalisasi Indonesia didorong oleh tiga faktor utama: kebutuhan ekonomi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, doktrin politik luar negeri bebas-aktif untuk menjaga otonomi strategis di tengah persaingan AS-Tiongkok, serta nilai-nilai demokrasi yang membatasi adopsi kontrol negara yang absolut. Analisis ini menyoroti peran lembaga negara seperti BSSN dan Komdigi sebagai norm entrepreneur lokal yang membingkai ulang norma DSR agar selaras dengan kepentingan nasional. 

This research analyzes Indonesia’s strategy in responding to Chinese digital governance norms disseminated through the Digital Silk Road (DSR) initiative. The primary focus of this study is to explain why localization strategy has emerged as Indonesia's dominant form in the process of adopting these norms, rather than full adoption or total rejection. Utilizing Amitav Acharya’s norm localization theory framework, the research explores how key Chinese norms, such as cyber sovereignty, multilateralism, and the balance between development and security, are adapted to the domestic context. The findings indicate that Indonesia’s localization strategy is driven by three main factors: economic necessity to accelerate digital infrastructure development, the "free and active" (bebas-aktif) foreign policy doctrine to maintain strategic autonomy amidst US-China competition, and democratic values that limit the adoption of absolute state control. This analysis highlights the role of state institutions such as the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) and the Ministry of Communication and Digital (Komdigi) as local norm entrepreneurs who reframe DSR norms to align with national interests.

Kata Kunci : Digital Silk Road, Lokalisasi Norma, Tata Kelola Digital, Kedaulatan Siber