Kontrol Spasial Karimunjawa: Telaah Batas Kehandalan Teknokrasi
Ine Mareta Larasati, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Ini adalah studi tentang politik ruang, khususnya tentang bekerjanya kontrol spasial di Karimunjawa yang berkelanjutan. Meminjam pemahaman Production of Space (Produksi Ruang) milik Lefebvre, kontrol spasial dipahami sebagai salah satu unsur dalam dimensi Lefebvre yakni Representational Space (Ruang Representasi). Ketiga dimensi dalam Lefebvre termanifestasi dalam ruang Karimunjawa, namun yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi berat sebelah oleh salah satu dimensi, yang mengakibatkan satu atau dua dimensi mengalami marjinalisasi dalam space making dan satu dimensi lain memiliki kekuatan lebih besar dalam space making.
Artikulasi dari space making di Karimunjawa adalah pemberian status taman nasional dengan nilai-nilai sustainability atau keberlanjutan. Visi keberlanjutan yang dibawa oleh status taman nasional karimunjawa bernaun dibawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Karimunjawa (BNKj). Melalui BTNKj, Karimunjawa dibentuk sebagai taman nasional dengan segala aturan dan hukum yang ada dengan nilai konservasi dan keberlanjutannya. Dengan kata lain, negara melalui lembaga yang ditunjuk telah membentuk space making di Karimunjawa dengan cara-cara yang teknokratis. Telaah politik ruang dengan menggunakan kerangka berpikir Lefebvre ini penting dan menarik karena penggunaannya mengajak untuk tidak melebihkan arti penting teknokrasi.
Wujud artikulasi dari teknokrasi yang membentuk space making di Karimunjawa sebagai taman nasional terlihat dari kebijakan dan regulasi yang ada di Karimunjawa. Hamper segala aspek kehidupan di Karimunjawa diatur dengan dalih konservasi dan keberlanjutan. Ironisnya, proses pembuatan kebijakan ini memarjinalkan bahkan mungkin menihilkan space making pihak lain. Pembuat kebijakan-dalam hal ini BTNKj-merancang ruang Karimunjawa dengan dasar-dasar ilmiah dan perhitungan rumit, sehingga adat istiadat atau kepercayaan masyarakat lokal yang dianggap tidak ilmiah dikesampingkan nilainya. Inilah bentuk over-claim yang dilakukan oleh teknokrasi, padahal
kepercayaan masyarakat lokal juga mengandung nilai konservasi. Hanya saja masyarakat tidak mampu mengkomunikasikan dalam bahasa ilmiah. Hal inilah yang menjadi telaah peneliti bahwa teknokrasi memiliki batas kehandalan yang sebenarnya tidak disadari olehnya.
Guna membantu dalam telaah ini, Johari Window digunakan sebagai alat analisis. Dalam pemikirannya mengenai Blind Spot membantu peneliti dalam menemukenali cacat logika yang tidak disadari oleh tubuh teknokrasi. Artikulasi-artikulasi dalam space making di Karimunjawa berada pada dimensi Lived Space, sehingga untuk menganalisis lebih dalam peneliti menggunakan metode Critical Discourse Analysis (CDA) oleh Fairclough. CDA membantu peneliti guna membuka makna-makna yang ada di Karimunjawa yang tidak dibahasakan dalam bahasa ilmiah, membuka makna-makna yang tersirat.
Pada dasarnya, pemikiran Lefebvre terfokus pada produksi ruang di wilayah perkotaan, namun peneliti dalam hal ini meminjamnya untuk melihat produksi ruang pada wilayah konservasi. Selain itu, penelitian ini berangkat dari epistemologi yang berbeda sehingga sangat menarik untuk dilakukan.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa batas kehandalan yang ada pada skema kontrol spasial di Taman Nasional Karimunjawa adalah teknokratisme. Tiap entitas yang ada di ruang Karimunjawa melakukan space making, jadi sangat berdosa ketika salah satu entitas atau dimensi melakukan over-power dalam space making. Dengan kata lain, batas kehandalannya terletak pada pemikiran bahwa prinsip dan regulasi yang diciptakan oleh teknokrasi adalah hal yang paling benar dan melihat prinsip diluar teknokrasi adalah salah. Oleh karenanya, penelitian ini berlapis dan mendalam sehingga peneliti sebut ini dengan cara deep politics yang pada akhirnya menciptakan kesadaran mengenai self ecology.
This is a study of spatial politics, specifically the ongoing operation of spatial control in Karimunjawa. Borrowing Lefebvre's understanding of the Production of Space, spatial control is understood as one element in Lefebvre's dimension, namely Representational Space. Lefebvre's three dimensions are manifested in the space of Karimunjawa, but the problem arises when one dimension is biased, resulting in one or two dimensions being marginalized in space-making while another dimension gains greater power in space-making. The articulation of spacemaking in Karimunjawa is the granting of national park status with sustainability values. The vision of sustainability conveyed by Karimunjawa's national park status falls under the authority of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) through the Karimunjawa National Park Office (BNKj). Through the BTNKj, Karimunjawa is established as a national park with all existing regulations and laws, with conservation and sustainability values. In other words, the state, through designated institutions, has shaped spacemaking in Karimunjawa through technocratic means. This analysis of spatial politics using Lefebvre's framework is important and interesting because its use encourages a de-emphasis on the importance of technocracy. The articulation of technocracy that shapes the spacemaking of Karimunjawa as a national park is evident in Karimunjawa's policies and regulations. Nearly every aspect of life in Karimunjawa is regulated under the guise of conservation and sustainability. Ironically, this policymaking process marginalizes, or even eliminates, the spacemaking of others. Policymakers—in this case, the National Park Agency (BTNKj)—design Karimunjawa's space with scientific foundations and complex calculations, thus sidelining local customs and beliefs deemed unscientific. This is a form of over-claiming by technocracy, even though local beliefs also contain conservation values. However, the community is unable to communicate them in scientific language. This is what researchers have observed: technocracy has limits to its reliability, of which it is unaware. To aid in this study, the Johari Window is used as an analytical tool. In his thinking about Blind Spots, it helps researchers identify logical flaws that are not recognized by the technocracy. Articulations in space-making in Karimunjawa are in the Lived Space dimension, so for deeper analysis, researchers use Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) method. CDA helps researchers uncover meanings in Karimunjawa that are not expressed in scientific language, uncovering implied meanings. Lefebvre's thinking is primarily focused on the production of space in urban areas, but this researcher borrows it to examine the production of space in conservation areas. Furthermore, this research stems from a different epistemology, making it highly engaging. The results of this study indicate that the limit of reliability in the spatial control scheme in Karimunjawa National Park is technocratism. Every entity in Karimunjawa engages in space-making, so it is a sin when one entity or dimension overpowers itself in space-making. In other words, the limit of reliability lies in the belief that the principles and regulations created by technocracy are the most correct and that viewing principles outside of technocracy is wrong. Therefore, this research is multi-layered and in-depth, which the researchers call deep politics, which ultimately creates awareness of self-ecology.
Kata Kunci : Teknokrasi, Kontrol Spasial, Zonasi, Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKj)