PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH DAERAH TERPENCIL PERBATASAN KEPULAUAN (DTPK): STUDI KASUS KELURAHAN LETUNG, KECAMATAN JEMAJA, KABUPATEN ANAMBAS, PROVINS! KEPULAUAN RIAU
Kenya Leilani, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan
Karakteristik khusus yang melekat pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) menimbulkan tantangan kesehatan yang bersifat khas. Secara umum, kualitas pelayanan kesehatan di sebagian besar wilayah DTPK masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah non-DTPK. Distribusi fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal belum merata, pemanfaatannya belum optimal, serta ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter, sangat terbatas.
Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis ketimpangan pelayanan kesehatan di wilayah DTPK. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pelaksanaan efektivitas pengaturan penyediaan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah DTPK di Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau; (2) mengetahui upaya pemenuhan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah DTPK.
Negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam kondisi darurat kesehatan berskala besar di wilayah DTPK. Tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan tercermin dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
The unique characteristics of Disadvantaged, Border, and Island Regions (DTPK) pose distinctive health challenges. In general, thequality of health services in most DTPK areas remains lower compared to non-DTPK areas. The distribution of health facilities in these regions is uneven, their utilization remains suboptimal, and the availability of medical personnel, particularly doctors, is very limited.
This study seeks to analyze disparities in health services within DTPK areas. The objectives of this study are as follows: (1) to assess the effectiveness of regulations in ensuring equitable health service provision in Letung Village, Jemaja District, Anambas Regency, Riau Islands Province; and (2) to examine efforts aimed at ensuring equitable distribution of health services in DTPK areas.
The state holds an absolute obligation to respond to large-scale health emergencies in DTPK areas. The responsibility of the state in providing health services is enshrined in Article 28H and Article 34 of the 1945 Constitution and reinforced by Law Number 17 of 2023 concerning Health.
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Tanggung Jawab Negara, Kebijakan Afirmasi, Implementasi Kebijakan