Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan hakim Pengadilan Agama yang menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan/atau rumah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis potensi permasalahan yang dapat timbul akibat adanya penerapan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap mekanisme pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan/atau rumah ketika mantan suami atau mantan istri meninggal dunia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan hasil wawancara dengan para narasumber. Jenis-jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah bahwa implikasi dari putusan hakim di lingkungan peradilan agama yang menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah mekanisme pembagian harta bersama terhadap objek harta bersama berupa sebidang tanah dan/atau rumah yang telah ditentukan dalam amar putusan hakim di lingkungan peradilan agama baru bisa dilaksanakan setelah anak-anak dari mantan suami dan istri berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Kantor Pertanahan, Pengadilan Agama, ataupun Notaris/PPAT wajib melakukan verifikasi terhadap usia serta status perkawinan dari anak-anak mantan suami dan istri sebelum memproses permohonan pelaksanaan mekanisme pembagian harta bersama dengan cara meminta mantan suami dan istri untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk ataupun kutipan akta nikah anak-anak mantan suami dan istri tersebut. Kedua, potensi permasalahan dapat timbul apabila selama penundaan pembagian harta bersama, mantan suami atau mantan istri yang namanya terdaftar sebagai satu-satunya pemilik dari sebidang tanah beserta rumah yang merupakan objek harta bersama meinggal dunia. Sebab, terdapat potensi pemalsuan surat kerelaan oleh ahli waris supaya bidang tanah tersebut hanya beralih kepadanya. Setelah beralih, objek harta bersama tersebut dapat dijual oleh ahli waris tanpa sepengetahuan mantan suami atau mantan istri si pewaris.
This study aims to analyze the implications of religious court judgements that apply the provisions of Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 on the mechanism for division joint property in the form of land and/or a house. Furthermore, this study also aims to analyze the potential issues that may arise from the application of Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 on the division mechanism of joint property in the form of land and/or a house when a former husband or former wife passes away.
This research is a normative juridical study, supported by interview results from various informants. The types of data in this study consists of primary and secondary data, which were subsequently analyzed using qualitative analysis methods and presented descriptively.
The first finding of this study indicates that the implication of religious court judgements applying the provisions of Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 is that any mechanism for the division of joint property concerning objects in the form of land and/or a house as specified in the ruling of the religious court judge can only be excecuted after the children of the former spouses reach 21 (twenty one) years of age or are married. Consequently, the land office, the religious court, or a notary/land deed official (PPAT) will verify the age and the marital status of the former spouses children before processing the application for the joint property division mechanism by requiring the former spouses to attach the identity card such as Kartu Tanda Penduduk or marriage certificate excerpts of their children. Second, potential issues may arise if during the deferral of the joint property division, the former husband or former wife whose name is registered as the sole owner of the land and house constituting the joint property passes away. This is because there is a potential risk of forgery of the consent letter by the heirs to ensure that the land is transferred solely to them. Following the transfer, the joint property could be sold by the heirs without the knowledge of the deceased's former spouse.
Kata Kunci : Pembagian Harta, Pembagian Harta Bersama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022