Kepastian Hukum Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Dijaminkan Untuk Debitor Pailit

Jan Thetuko Syah Putra Purba, Prof., Dr., Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini mengkaji mengenai kepastian hukum kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta milik pihak ketiga yang dijaminkan untuk debitor pailit. Masalah utama dalam penelitian ini adalah banyaknya disparitas putusan pengadilan mengenai kedudukan aset milik pihak ketiga yang dijaminkan oleh debitur pailit sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailiti.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif (normative legal research) yang menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan didukung dengan pelaksanaan wawancara beberapa narasumber untuk melengkapi bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini. 

Penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan perlu diadakan amandemen ketentuan UUK-PKPU dan melakukan sinkronisasi peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan UUK-PKPU, agar memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit milik pihak ketiga yang dijaminkan oleh debitur pailit. 

This study examines the legal certainty of the curator's authority in managing and settling the assets of third parties pledged to bankrupt debtors. The main issue in this research is the large disparity in court decisions regarding the status of assets owned by third parties pledged by bankrupt debtors, which results in a lack of legal certainty concerning the curator's authority to manage and settle bankruptcy assets. 

The research method used is juridical-normative (normative legal research), which utilizes secondary data in the form of written legal norms, namely legislation related to this study, and is supported by conducting interviews with several sources to complement the secondary legal materials in the writing of this research. 

This study concludes and recommends that there is a need to amend the provisions of the UUK-PKPU and synchronize other regulations related to UUK-PKPU, in order to provide legal certainty to curators in carrying out their duties and authorities, especially regarding the management and settlement of bankrupt assets owned by third parties guaranteed by the bankrupt debtors. 

Kata Kunci : Kepailitan, Kepastian Hukum, Kurator, Lelang, Bankruptcy, Legal Certainty, Curator, Auction.