Laporkan Masalah

PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PENGECUALIAN PRINSIP KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS PADA PASAL 16 AYAT (1) HURUF F DAN PASAL 54 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TAHUN 2014

Cindy Cladonia, Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pemaknaan hukum terhadap pengecualian kerahasiaan jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 (UUJN-P) serta implikasi hukumnya terhadap pembukaan rahasia jabatan notaris.

Penelitian ini berjenis normatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan alat berupa studi dokumen, serta didukung data narasumber melalui wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil pemaknaan hukum terhadap ketentuan pengecualian prinsip kerahasiaan jabatan notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P menunjukkan bahwa kata “undang-undang” pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P dapat dimaknai sebagai hukum tertulis yang mencakup seluruh jenis peraturan perundang-undangan sehingga sejalan atau tidak bertentangan dengan kata “peraturan perundang-undangan” pada Pasal 54 ayat (1) UUJN-P. Secara formil, pengecualian/pembukaan rahasia jabatan notaris dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi secara materiil harus tetap berada dalam koridor delegasi pengaturan atau atribusi kewenangan yang sah dan tidak eksesif/ ultra vires. Implikasi hukum atas hasil pemaknaan tersebut terhadap pembukaan rahasia jabatan notaris adalah membuka ruang lebar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menetapkan peraturan yang memuat norma pembukaan rahasia jabatan notaris yang dapat menimbulkan potensi penggunaan kewenangan pembentuk peraturan yang berlebihan (eksesif/ultra vires) atau serampangan sehingga mengurangi eksistensi prinsip kerahasiaan jabatan notaris dan melemahkan kepercayaan publik terhadap notaris. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya beban kepatuhan bagi notaris, berkurangnya kepercayaan penghadap terhadap notaris, menyempitnya perlindungan privasi dan data pribadi penghadap, meluasnya akses perangkat negara terhadap informasi para penghadap, dan timbulnya kecenderungan penghindaran penggunaan akta autentik oleh penghadap.


This study aims to determine and analyze the legal interpretation of the exceptions to the confidentiality of a notary's position as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) of the 2014 Notary Law, as well as their legal implications for disclosing the confidentiality of a notary's position.

This research is a descriptive normative study. It was conducted through a library approach to obtain secondary data from various primary, secondary, and tertiary legal materials using document study tools. This research was supported by interviews with informants using interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the legal interpretation of the provisions disclosing the principles of the notary's position in Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) UUJN-P show that the word "undang-undang" in Article 16 paragraph (1) letter f UUJN-P can be interpreted as written law that covers all types of statutory regulations so that it is in line with or does not conflict with the phrase "peraturan perundang-undangan" in Article 54 paragraph (1) UUJN-P. Thus, the regulation of the exception/disclousure of notarial office secrecy of the notary's position through statutory regulations under the Law can be formally carried out and has binding legal force, but materially must remain within the corridor of regulation or attribution of legitimate authority and not be excessive/ultra vires. The legal implications of the results of the interpretation of the disclosure of notarial office secrets are to open wide space for the makers of legislation to establish regulations containing norms for the disclosure of notarial office secrets that can give rise to the potential for excessive (ultra vires) or haphazard use of the authority of the makers of regulations, thereby undermining the principle of notarial office secrecy and weakening public trust in notaries. This can result in an increased burden of compliance for notaries, reduced trust of the appearers in notaries, narrowing of protection of privacy and personal data of appearers, expanding access of state apparatus to information of appearers, and the emergence of a tendency to avoid the use of authentic deeds by appearers.


Kata Kunci : Pemaknaan Hukum, Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris, Pembukaan Rahasia Jabatan Notaris, Implikasi Hukum, Notaris.

  1. S2-2026-541286-abstract.pdf  
  2. S2-2026-541286-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-541286-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-541286-title.pdf