Laporkan Masalah

Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administratif Di Provinsi Maluku

Zacilasi Wasia, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam penyelesaian sengketa batas wilayah administratif di Provinsi Maluku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam implikasi hukum yang timbul dari perbedaan kedua putusan tersebut bagi pemerintah dan juga masyarakat di wilayah sengketa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif disertai dengan wawancara terbuka kepada narasumber untuk mengklarifikasi temuan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara dan studi kepustakaan atau dokumenter, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat atas peristiwa sengketa yang terjadi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara putusan MK dan MA disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu pendekatan penafsiran hakim yang berbeda, ketidakcermatan MA dalam memahami putusan MK, serta perbedaan nalar hukum yang digunakan oleh MK dan MA dalam meberikan putusan. Implikasi hukum yang timbul dari disparitas ini melahirkan ketidakpastian hukum secara berlarut, memicu potensi konflik sosial, mengancam tatanan adat, dan menciptakan dualisme pelayanan publik serta administrasi kependudukan.

This study aims to analyze the factors that cause the differences between the Constitutional Court (MK)  and Supreme Court (MA) decisions in resolving administrative boundary disputes in Maluku Province. Furthermore, this study also examines in depth the legal implications arising from differences between the two decisions for the government and the community in the disputed area. 
The research method used is normative legal research accompanied by open interviews with informants to clarify secondary data findings. Data collection was carried out comprehensively through interviews and literature or documentary studies, which were then analyzed qualitatively using descriptive, analytical, and prescriptive approaches to find appropriate legal arguments for the disputed events that occurred.
The research findings indicate that the differences in rulings between the Constitutional Court and the Supreme Court are caused by three main factors: differing interpretative approaches by judges, the Supreme Court's inaccuracy in understanding Constitutional Court rulings, and differences in legal reasoning used by the Constitutional Court and the Supreme Court in issuing their rulings. The legal implications of this disparity create prolonged legal uncertainty, trigger potential social conflict, threaten customary order, and create a dualism in public services and population administration.

Kata Kunci : Sengketa Batas Wilayah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung

  1. S2-2026-541063-abstract.pdf  
  2. S2-2026-541063-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-541063-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-541063-title.pdf