KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ADANYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN PENERANGAN JALAN UMUM MELALUI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN PIDIE JAYA)

Bramanda Hariansyah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam praktik di Kabupaten Pidie Jaya, pembayaran tagihan listrik PJU dilaksanakan melalui mekanisme Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Gampong (ADD/ADG) yang diatur pelimpahan pembayaran melalui Peraturan Bupati. Mekanisme tersebut menimbulkan persoalan hukum karena kewenangan penyelenggaraan PJU secara normatif berada pada pemerintah daerah, sedangkan pembayaran tagihan listrik dibebankan kepada pemerintah desa. Permasalahan ini semakin kompleks karena Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tetap berkedudukan sebagai pihak dalam hubungan kontraktual penyediaan tenaga listrik dengan PT PLN (Persero). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU, keabsahan pelimpahan pembayaran PJU melalui ADD/ADG, serta tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai konsumen ketenagalistrikan dalam hubungan perjanjian dengan PT PLN (Persero).

Melalui pendekatan yuridis normatif-empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelimpahan pembayaran PJU melalui ADD/ADG di Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai berdasarkan perspektif hukum administrasi negara dan hukum perdata sehingga tidak mengalihkan tanggung jawab hukum pemerintah daerah. Penyelenggaraan dan pembiayaan PJU tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan prinsip money follows function, sedangkan hubungan penyediaan tenaga listrik tetap terikat secara kontraktual antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero). Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap berkedudukan sebagai konsumen ketenagalistrikan yang wajib membayar tagihan listrik PJU, sehingga apabila terjadi tunggakan pembayaran, maka secara yuridis Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tetap bertanggung jawab dan dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi apabila pembayaran PJU tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan dua langkah utama. Pertama, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu menempatkan pembiayaan dan Pengelolaan PJU secara langsung dalam struktur APBD melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dan administratif, sehingga penyelenggaraan PJU sejalan dengan prinsip money follows function, kepastian hukum, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai konsumen tenaga listrik perlu memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran tagihan listrik kepada PT PLN (Persero) tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam kerangka hubungan kontraktual yang sah sesuai prinsip pacta sunt servanda

falls under the authority of regional governments at the regency/municipal level. In practice, within Pidie Jaya Regency, the payment of PJU electricity bills is carried out through the Village Fund Allocation/Gampong Fund Allocation (ADD/ADG) mechanism, regulated through the delegation of payment authority under a Regent Regulation. This mechanism gives rise to legal issues because the authority for administering PJU normatively rests with the regional government, while the responsibility for electricity bill payments is imposed upon village governments. The issue becomes more complex considering that the Government of Pidie Jaya Regency remains the contracting party in the electricity supply agreement with PT PLN (Persero). Based on these circumstances, this study aims to analyze the legal position of regional government authority in the administration of PJU, the validity of delegating PJU payments through ADD/ADG, and the legal responsibility of the Government of Pidie Jaya Regency as an electricity consumer within its contractual relationship with PT PLN (Persero).

Using a normative-empirical juridical approach, the results of this study demonstrate that the mechanism for delegating PJU payments through ADD/ADG in Pidie Jaya Regency is inconsistent from the perspectives of administrative law and civil law, and therefore does not transfer the legal responsibility of the regional government. The administration and financing of PJU remain under the authority of the Government of Pidie Jaya Regency based on the principle of money follows function, while the electricity supply relationship remains contractually binding between the regional government and PT PLN (Persero). Consequently, the regional government continues to hold the legal status of an electricity consumer obligated to pay PJU electricity bills. Therefore, in the event of payment arrears, the Government of Pidie Jaya Regency remains legally liable and may be deemed to have committed a breach of contract if PJU payments are not fulfilled by the Government of Pidie Jaya Regency.

In conclusion, this study recommends two principal measures. First, the Government of Pidie Jaya Regency should place PJU financing and management directly within the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) structure through regional agencies possessing the necessary technical and administrative authority, thereby ensuring that PJU administration aligns with the principles of money follows function, legal certainty, and accountability in regional financial management. Second, the Government of Pidie Jaya Regency, as an electricity consumer, must ensure that its obligation to pay electricity bills to PT PLN (Persero) is carried out in accordance with a valid contractual framework based on the principle of pacta sunt servanda.

Kata Kunci : Penerangan Jalan Umum (PJU), Alokasi Dana Desa/Gampong, kewenangan pemerintah daerah, konsumen ketenagalistrikan, money follows function, wanprestasi Public Street Lighting (PJU), Village Fund Allocation, regional government authority, electricity consume