Laporkan Masalah

Konsep Kesetaraan Sumber daya dalam Keadilan Distributif Ronald Dworkin dan Muhammad Baqir Al-Sadr

Hafidz Iman, Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil., MA. ; Dr. Agus Himawan Utomo, S.S., M.Ag.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Kesetaraan sumber daya menjadi prinsip yang mendesak untuk diwujudkan, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok yang terpinggirkan. Dalam satu dekade terakhir, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bergeser dari fungsi publik menuju orientasi komersial. Pergeseran tersebut terlihat dalam kasus privatisasi laut dan ekspansi HGU sawit yang meminggirkan masyarakat adat serta pesisir. Kebijakan yang tergesa dan berorientasi ekstraktif memperlebar ketimpangan dan mengabaikan prinsip ekuitas. Problem ini menuntut analisis menggunakan konsep kesetaraan sumber daya Dworkin dan klasifikasi kepemilikan Al-Sadr. Mengingat dorongan manusia yang cenderung ekspansif dan egoistik, negara perlu menghadirkan mekanisme distribusi yang adil agar kepentingan privat tidak merugikan kepentingan umum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dalam bidang filsafat politik dengan menelaah secara historis dan konseptual pemikiran Ronald Dworkin dan Muhammad Baqir Al-Sadr tentang keadilan distributif. Penelitian ini menerapkan metode hermeneutika yang mencakup interpretasi, analisis koherensi internal, pendekatan holistik, komparasi, refleksi, dan deskripsi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam dan kontekstual gagasan kedua tokoh serta menempatkannya dalam kerangka analisis keadilan distributif dalam filsafat politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep kesetaraan sumber daya dalam pemikiran Ronald Dworkin dan Muhammad Baqir Al-Sadr serta merumuskan analisis kebijakan yang relevan dalam menghadapi persoalan privatisasi dan pengambilalihan sumber daya. 
Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Ronald Dworkin, dalam tradisi liberal egalitarian, memaknai kesetaraan sebagai prinsip moral yang mengharuskan negara mengoreksi dampak brute luck tanpa mengabaikan tanggung jawab personal. Sebaliknya, Muhammad Baqir Al-Sadr, berlandaskan syariat Islam, memandang kesetaraan sebagai prinsip normatif yang menata kepemilikan sumber daya berdasarkan mandat Ilahi untuk mencegah dominasi dan ketimpangan. Kedua, keduanya sepakat bahwa kerja dan usaha menjadi dasar legitimasi kepemilikan, tetapi berbeda dalam memandang status awal sumber daya: Dworkin, dengan pendekatan antroposentris, menganggap sumber daya sebagai res nullius yang didistribusikan melalui prosedur adil, sedangkan AlSadr, dengan perspektif teosentris, menegaskan bahwa sumber daya adalah milik Tuhan dan manusia hanya berhak memanfaatkannya secara terbatas. Ketiga, dalam merespons polemik pengelolaan sumber daya, skema asuransi Dworkin dapat berfungsi sebagai instrumen kompensasi atas ketimpangan yang lahir dari nasib buruk, sedangkan prinsip distribusi Al-Sadr menyediakan dasar moral untuk menegaskan pengakuan secara kolektif atas hak dan kepemilikan.

Equality of resources has become an increasingly urgent principle, particularly for Indigenous communities and other marginalized groups. Over the past decade, the governance of natural resources in Indonesia has shifted from a public-oriented function toward a more commercial and extractive logic. This shift is evident in cases such as the privatization of marine areas and the expansion of palm oil land concessions, both of which have displaced Indigenous and coastal communities. Rapid, extraction-driven policies have widened inequality and undermined principles of equity. This problem calls for analysis through Ronald Dworkin’s concept of equality of resources and Muhammad Baqir Al-Sadr’s classification of ownership. Given the human tendency toward expansion and selfinterest, the state must establish fair distributive mechanisms to ensure that private interests do not come at the expense of the common good.
This research is a qualitative approach based on library research in the field of political philosophy by examining historically and conceptually the thoughts of Ronald Dworkin and Muhammad Baqir Al-Sadr on distributive justice. It applies a hermeneutical method encompassing interpretation, internal coherence analysis, a holistic approach, description, comparison, and reflection. Through this approach, the study seeks to achieve a deep and contextual understanding of both thinkers ideas and to situate them within the analytical framework of distributive justice in political philosophy. The objective of this research is to further examine the concept of equality of resources in the thought of Ronald Dworkin and Muhammad Baqir Al-Sadr and to formulate relevant policy analysis in addressing issues of privatization and resource appropriation.
The findings indicate three main conclusions. First, Ronald Dworkin, within the liberal egalitarian tradition, understands equality as a moral principle that requires the state to correct the effects of brute luck without neglecting personal responsibility. In contrast, Muhammad Baqir Al-Sadr, grounded in Islamic law, conceives equality as a normative principle that regulates resource ownership based on a Divine mandate in order to prevent domination and inequality. Second, both agree that labor and effort constitute the basis for the legitimacy of ownership; however, they differ in their view of the initial status of resources. Dworkin, adopting an anthropocentric approach, regards resources as res nullius to be distributed through fair procedures, whereas Al-Sadr, from a theocentric perspective, affirms that resources belong to God and that human beings are entitled only to their limited utilization. Third, in responding to controversies surrounding resource governance, Dworkin’s insurance scheme can function as a compensatory instrument for inequalities arising from brute luck, while Al-Sadr’s distributive principle provides a moral foundation for collectively affirming rights and ownership.

Kata Kunci : Kesetaraan Sumber Daya, Keadilan Distributif, Dworkin, Al-Sadr, Filsafat Politik.

  1. S2-2026-538895-abstract.pdf  
  2. S2-2026-538895-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-538895-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-538895-title.pdf