Laporkan Masalah

ANALYZING THE PROTECTION OF CREDITORS AS GOOD FAITH THIRD PARTY DURING THE EXECUTION PROCESS OF NON-CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE

Christantyna Ashley Tjen, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) muncul sebagai mekanisme hukum yang penting dalam proses pemulihan aset, terutama dalam menangani tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang, yang sulit untuk mendapatkan putusan pengadilan. Meskipun mekanisme ini meningkatkan kemampuan negara dalam pemulihan aset, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian terkait perlindungan pihak ketiga. Dalam  PERMA No. 2 Tahun 2022 membatasi pihak ketiga yang dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan aset, dengan mengecualikan kreditor hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pengecualian tersebut dan menelaah bagaimana perlindungan hukum dapat dijamin bagi kreditor sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dalam pelaksanaan perampasan aset.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan menerapkan pendekatan yuridis, konseptual, dan komparatif. Analisis ini didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, seperti wawancara dengan lembaga-lembaga hukum terkait dan kajian terhadap undang-undang serta peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji persinggungan antara tujuan hukum pidana dalam pemulihan aset dan prinsip-prinsip hukum perdata mengenai hak milik serta perlindungan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelemahan dalam mekanisme NCB Asset Forfeiture di Indonesia. Kelemahan pertama berkaitan dengan penerapannya; karena diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, sifat sektoralnya membatasi penerapan dan kewenangan mekanisme tersebut hanya pada jaksa. Kelemahan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaannya saat ada keberatan dari pihak ketiga. Karena regulasi yang terbatas, praktik yang tidak konsisten antar lembaga pemerintah sering terjadi akibat perbedaan interpretasi hukum. Kedua kelemahan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada perlindungan hukum bagi kreditor. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi diperlukan untuk melindungi kreditor dan mencapai implementasi yang seimbang antara pemulihan aset dan perlindungan hak pihak ketiga.

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture has emerged as an essential legal mechanism for asset recovery, particularly in addressing crimes such as corruption and money laundering where obtaining a criminal conviction may be difficult. While this mechanism enhances the state’s ability to recover illicit assets, it also raises concerns regarding the protection of third-party rights. In Indonesia, Supreme Court Regulation No. 2 of 2022 limits the parties who may file objections against asset forfeiture, excluding creditors as holders of security rights (hak tanggungan). This research aims to analyze the legal implications of such exclusion and examine how legal protection can be ensured for creditors as good faith third parties in the execution of NCB Asset Forfeiture.

This study employs both normative and empirical legal research methods, utilizing a statutory, conceptual, and comparative approach. The analysis is based on primary legal materials, such as interviews with relevant legal institutions and examination of laws and regulations, as well as secondary legal materials such as legal doctrines, journal articles, and prior research. Through these approaches, the study examines the intersection between criminal law objectives of asset recovery and civil law principles of property rights and legal protection.

The findings reveal that there are two weaknesses in the current NCB Asset Forfeiture mechanism in Indonesia. First weakness relates with its application, due to it being regulated in the Attorney General’s Regulation, its sectoral nature limits the application and authority towards only state prosecutors. The next weakness relates with its execution during third party objection. Due to limited regulation, inconsistent practice between government agencies are common because of different interpretations of the law. Both weaknesses cause legal uncertainty, affecting legal protection towards creditors. Therefore, this research concludes that regulatory reform is necessary to protect creditors and achieve a balanced implementation between asset recovery and the protection of third-party rights.

Kata Kunci : Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, Legal Protection, Good Faith Third Parties, Asset Forfeiture Execution

  1. S1-2026-492388-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492388-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492388-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492388-title.pdf