Laporkan Masalah

Pelindungan Hukum terhadap Benih Rekayasa Genetik (Genetically Modified Seeds): Perbandingan antara Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia

Rizki Hidayat, Patent, PVP, Legal Protection, Legal Implication, GM seeds

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, membandingkan, serta

mendeskripsikan pelindungan hukum terhadap benih rekayasa genetik (GM seeds)

apabila didaftarkan melalui rezim Paten dibandingkan dengan rezim Perlindungan

Varietas Tanaman (PVT) dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan lain dari penelitian

ini adalah untuk mendapatkan kemanfaatan dari perbandingan yang telah dilakukan

terkait implikasi hukum secara substantif dari pemilihan pelindungan GM Seeds

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perbandingan hukum (comparative law), khususnya menggabungkan

systematic comparative law dan substantive comparative law. Penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang

menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi dan data primer melalui

wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia menganut sistem kombinasi

dalam pelindungan GM seeds melalui rezim Paten dan PVT dengan pemisahan

objek hukum yang menimbulkan konsekuensi substantif berbeda, rezim Paten

berorientasi upstream dengan pelindungan pada proses mikrobiologis dan kontrol

pasar yang kuat namun minim perlindungan terhadap hak petani, sedangkan rezim

PVT berorientasi downstream dengan pelindungan langsung terhadap varietas,

keseimbangan melalui farmers’ privilege, serta integrasi aspek keamanan hayati.

Secara komparatif, PVT lebih adaptif dalam menjamin keseimbangan antara

kepentingan pemulia, petani, dan ketahanan pangan, sementara Paten unggul dalam

mendorong

inovasi teknologi, tetapi berpotensi menimbulkan ketimpangan akses. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penambahan kewajiban aspek

keamanan dalam rezim Paten sesuai amanat TRIPs, serta pembentukan mekanisme

pengelolaan benefit sharing yang terpusat oleh DJKI dan Kementerian Pertanian

guna memastikan implementasi prinsip ABS berjalan efektif dan berkeadilan.

This research aims to identify, examine, compare, and describe the legal

protection of genetically modified seeds (GM Seeds) when registered under the

Patent regime compared to the Plant Variety Protection (PVP) regime within the

Indonesian legal system. Another objective of this research is to derive the benefits

from the comparison conducted regarding the substantive legal implications of

choosing legal protection for GM Seeds

The legal research method used is normative juridical with a comparative

law approach, particularly combining systematic comparative law and substantive

comparative law. This research is descriptive in nature with a juridical-normative

approach, utilizing secondary data through documentation studies and primary data

through interviews.

The results show that Indonesia adopts a combination system in protecting

GM seeds through the Patent and PVP regimes with a separation of legal objects

that results in different substantive consequences, where the Patent regime is

oriented upstream with protection over microbiological processes and strong market

control but minimal protection of farmers’ rights, while the PVP regime is oriented

downstream with direct protection of varieties, balance through farmers’ privilege,

and integration of biosafety aspects. Comparatively, PVP is more adaptive in

ensuring a balance between the interests of breeders, farmers, and food security,

while Patents excel in encouraging technological innovation but have the potential

to create inequality of access. Therefore, regulatory strengthening is required

through the incorporation of safety obligations within the Patent regime in

accordance with the mandate of TRIPs, as well as the establishment of a centralized

benefit-sharing management mechanism by the Directorate General of Intellectual

Property and the Ministry of Agriculture to ensure that the implementation of the

ABS principle operates effectively and equitably

Kata Kunci : Paten, PVT, Pelindungan Hukum, Implikasi hukum, GM seeds/

  1. S1-2026-504276-abstract.pdf  
  2. S1-2026-504276-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-504276-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-504276-title.pdf