Yang Tersisa dan Tersisih: Ambivalensi Pertambangan Nikel pada Kalangan Orang Sagea di Kab. Halmahera Tengah
Hamdani Rais, Dr. Agung Wicaksono, S.Ant., M.A.
2026 | Tesis | S2 Antropologi
Riset ini menjelaskan mengapa orang Sagea menerima ambivalensi pertambangan nikel meskipun dampaknya sering merugikan kehidupan mereka. Ambivalensi digunakan sebagai lensa untuk memahami relasi sosial, ekonomi, dan politik yang terbentuk di sekitar industri nikel. Penelitian etnografi ini dilakukan di Desa Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara, selama delapan bulan, dari Desember 2024 hingga Juli 2025. Wilayah ini masih relatif jarang dibahas dalam kajian antropologi, meskipun perhatian terhadapnya meningkat seiring melonjaknya permintaan nikel untuk industri kendaraan listrik.
Riset ini berbeda dari studi frontier yang umumnya menempatkan masyarakat lokal sebagai korban pasif. Temuan di Sagea menunjukkan bahwa warga juga bertindak sebagai subjek yang aktif menegosiasikan kepentingan, peluang, dan masa depan mereka. Meski dibatasi oleh relasi kuasa yang timpang, mereka tetap memiliki ruang untuk beradaptasi dan merespons perubahan yang dibawa industri tambang.
Developmentalisme hadir melalui kebijakan negara yang dijalankan oleh elit lokal. Dalam proses ini, pertambangan dipahami sebagai jalan menuju kemakmuran, sementara risiko sosial dan ekologis cenderung diabaikan. Akibatnya, kehidupan yang sebelumnya bertumpu pada kebun, hutan, dan pertanian mengalami perubahan. Penjualan tanah semakin meluas, memunculkan harapan sekaligus kecemasan. Karena itu, respons warga tidak tunggal; sebagian menerima, sebagian menolak, dan sebagian lainnya beradaptasi.
Fokus riset ini bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi ambivalensi yang lahir dari pertemuan berbagai kepentingan di sekitar industri nikel. Warga, elit desa, politisi, dan perusahaan terlibat dalam relasi yang saling berkelindan. Dengan menggabungkan pendekatan etnografi dan ekonomi politik, penelitian ini menunjukkan bagaimana kuasa, kepentingan, dan harapan bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sagea.
Riset ini menyimpulkan bahwa industri nikel telah menjadi arena negosiasi kepentingan ekonomi dan politik. Ekspansi pertambangan berlangsung melalui dukungan elit lokal yang menyediakan akses, legitimasi, dan jaringan bagi perusahaan. Pertemuan kepentingan lokal dan global memunculkan gesekan yang terus berulang serta memperluas dampak sosial-ekologis, seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya ketimpangan, melemahnya jaminan sosial desa, dan menguatnya segregasi sosial.
Pada saat yang sama, tekanan kapital ekstraktif tidak hanya datang dari pertambangan, tetapi juga dari proyek pembangunan yang berorientasi pada investasi dan ekspor. Dalam kondisi ini, kepentingan masyarakat lokal sering terpinggirkan. Orang Sagea menjadi kelompok yang merasakan langsung konsekuensi tersebut, sehingga berbagai bentuk resistensi muncul, baik terhadap pertambangan maupun terhadap model pembangunan yang bertumpu pada relasi kuasa yang tidak setara.This research examines why the Sagea people accept the ambivalence of nickel mining despite its often detrimental impacts on their lives. Ambivalence is employed as an analytical lens to understand the social, economic, and political relations that emerge around the nickel industry. This ethnographic study was conducted in Sagea Village, Central Halmahera, North Maluku, over an eight-month period from December 2024 to July 2025. Although the region remains relatively understudied in anthropological scholarship, interest in it has increased alongside the growing global demand for nickel driven by the electric vehicle industry.
This study differs from frontier studies that generally portray local communities as passive victims of development. Findings from Sagea show that local people are not merely objects of development but active subjects who negotiate their interests, opportunities, and futures. Although constrained by unequal power relations, they continue to exercise agency in responding and adapting to the transformations brought about by the mining industry.
Developmentalism operates through state policies implemented by local elites. Within this framework, mining is widely perceived as a pathway to prosperity, while social and ecological risks are often overlooked. As a result, livelihoods previously centered on agriculture, forests, and smallholder gardens have undergone significant changes. The increasing sale of land has generated both hope and anxiety among residents. Consequently, community responses are diverse: some embrace mining, some resist it, while others seek ways to adapt.
The focus of this research is not limited to environmental degradation but extends to the ambivalence that emerges from competing interests surrounding the nickel industry. Villagers, local elites, politicians, and corporations are entangled in complex and overlapping relationships. By combining ethnographic and political economy approaches, this study demonstrates how power, interests, and aspirations shape the everyday lives of the Sagea people.
The research concludes that the nickel industry has become an arena for negotiating economic and political interests. Mining expansion relies heavily on the support of local elites who provide access, legitimacy, and networks for corporations. The intersection of local and global interests generates recurring tensions and intensifies socio-ecological consequences, including environmental degradation, widening inequality, the weakening of village social security systems, and increasing social segregation.
At the same time, the pressures of extractive capitalism stem not only from mining activities but also from broader development projects oriented toward investment and export markets. Under these conditions, local interests are frequently marginalized. The Sagea people directly experience these consequences, giving rise to various forms of resistance directed both at mining operations and at development models grounded in unequal power relations.
Kata Kunci : Orang Sagea, industri ekstraktif, ambivalensi, ketersisihan, developmentalisme.